Komisi Informasi NTB Canangkan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP)

Mataram (suarantb.com) – Komisi Informasi (KI) NTB secara resmi mencanangkan program Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) hari ini, Kamis, 6 Oktober 2016. Dalam pencanangan ini diundang pimpinan daerah, wakil dari kementerian pusat dan seluruh kepala desa se-NTB. KI NTB resmi mencanangkan program DBIP. Diantara pejabat yang hadir adalah Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, Ketua KI Pusat Jhon Fresly, Bupati/Walikota se-NTB dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi

Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda Motimori menyampaikan program ini merupakan inovasi pihaknya. “Kami ingin membumikan informasi publik dimulai dari desa,” jelasnya.

Iklan

Inovasi ini diakui Ketua KI Pusat, Jhon Fresly merupakan hal yang sangat bagus. Karena NTB merupakan provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan program DBIP. Selain itu, program ini juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTB. “Saya senang sekali karena inisiatif keterbukaan ini didukung oleh Pak Gubernur. Sehingga saya bisa bertemu dengan 995 kepala desa dari seluruh NTB, yang antusias mencanangkan DBIP di desanya masing-masing,” ujarnya.

Dengan adanya keterbukaan dari perangkat desa pada masyarakat, warga bisa tahu persoalan yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan amanah UU Nomor 6 Tahun 2015. Selain itu, masyarakat secara bersama-sama bisa membantu mengelola tidak hanya dana, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan desa.

Hak memperoleh informasi ditambahkan oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi merupakan hak dasar manusia. “Dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu syarat negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Melalui program DBIP ini, perangkat desa bisa membagikan informasi kepada publik dengan cepat, hemat waktu dan mudah. Namun diakui Hadi, saat ini memang belum semua desa di Indonesia terjangkau sinyal seluler. ” Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, sekitar 15 ribu desa belum terjangkau sinyal seluler. Di NTB sendiri masih ada sekitar 30 desa yang belum terjangkau sinyal,” ungkapnya.

Dengan adanya program ini diharapkan perangkat desa di NTB bisa bersikap terbuka pada masyarakat. Salah satunya masalah dana. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui dengan jelas penggunaan dana di desanya. Selain itu, dana yang berlebih menurut Hadi bisa digunakan untuk pengembangan teknologi informasi di desa atau pelatihan yang berguna. “Seperti pelatihan cara mengoperasikan misalnya,” tambahnya.

Dalam acara ini dua desa di NTB, Desa Montong Gamang Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara mendapat penghargaan dari KI Pusat sebagai Desa Inovatif dalam Pelayanan Informasi Publik sesuai amanah UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (ros)