Komisi III DPRD KLU Minta Alokasi Guru Dievaluasi Kembali

Tanjung (Suara NTB) – Alokasi guru pascamutasi beberapa waktu lalu terus menyulut polemik. Ada yang mendukung namun ada pula yang menganggapnya keliru. Menyikapi fenomena itu, Komisi III DPRD KLU, meminta eksekutif merealokasi kembali keberadaan para guru tersebut.

“Kawan-kawan di komisi III sudah banyak yang turun ke lapangan menyerap keluhan para guru dan Kepala Sekolah. Kami temukan memang banyak sekolah yang mengalami surplus guru untuk 1 mata pelajaran. Oleh karena itu, kami minta supaya alokasi guru dievaluasi kembali,” kata Anggota Komisi III DPRD KLU, Kardi, A.Ma., Jumat, 18 November 2016.

Iklan

Salah satu referensi yang disebut Kardi, terjadi di SMPN 4 Bayan. Sekolah yang beralamat di Desanya itu, diketahui memiliki tiga guru mata pelajaran PPKN. Akibatnya, para guru tersebut harus menerima pengurangan jam belajar.

Kardi mengakui, Jumat pagi ia sudah mendatangi SMPN 4 Bayan yang tidak jauh dari kediamannya itu. Sayangnya, kepala sekolah tersebut tidak mau berkomentar karena mereka hanya menerima dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Dari fakta lapangan pula, ia menemukan bahwa Kasek SMPN 4 Bayan, Hamdan Yusuf, S,Pd. M.Pd., telah mengeluarkan SK No. 421.4/113/SMP.4/BY/2016, tertanggal 10 Nopember 2016. SK tersebut berbunyi, jumlah guru PKn di SMPN 4 Bayan berjumlah 3 orang, jumlah rombel 6, dan jumlah jam pelajaran 12 JP. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan pegawai, guru PKn cukup 1 orang, oleh karena itu terjadi kelebihan guru sebanyak 2 orang.

“Jadi SK yang dikeluarkan Kasek itu sesuai dengan regulasi yang mengatur SPM Mutu Pendidikan, dengan indikator tersedianya guru berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan PKn di s,iap SMP/MTs,” paparnya.

  PKS Diskualifikasi Dua Kadernya dari Daftar Cagub

Politisi Demokrat ini menyambung, bahwa bongkar pasang guru spesifik mata pelajaran PKn di sekolah itu tidak signifikan. Sejak awal, Guru PKn di sekolah itu berjumlah 3 orang. Dimana 2 orang lain ditarik ke sekolah lain, namun guru PKn yang masuk juga tetap 2 orang.

“Jumlah guru PKn yang pergi 2 orang, tapi yang datang juga 2 orang, sehingga mereka yang mengajartap pada posisi surplus,” katanya.

Ia berharap, keberadaan guru tersebut – apalagi berstatus PNS benar-benar dievaluasi untuk disebar secara merata ke sekolah lain. Sebab di sekolah lain, diduga masih ada yang tidak memiliki guru PKn dengan kualifikasi dan sertifikat hang dibutuhkan. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here