Komisi II DPRD Sumbawa Tolak Kembali Merger BPR NTB

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Komisi II DPRD Sumbwa menolak kembali upaya konsolidasi proses merger BPR NTB. Setelah proses merger tersebut kini mandek, akibat terhambat proses hukum.

“Tak boleh lagi ada konsolidasi. Toh bukan merupakan keharusan. Perekrutan Dirut direkrut dari luar saja, supaya bisa lebih bisa bersaing. Jangan lagi ada Perda merger. Jadikan saja PD BPR Sumbawa menjadi PT. BPR Sumbawa. Tidak perlu merger,” tandas Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, Rabu, 25 April 2018.

Iklan

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi mandeknya merger BPR NTB, setelah habisnya batas waktu yang ditetapkan dalam Perda terkait pelaksanaan merger yang hanya sampai Desember 2017. Seperti dilansir Suara NTB sebelumnya.

Pihaknya menginginkan adanya penghitungan ulang masalah penyertaan modal Sumbawa di BPR. Supaya lebih fair dan lebih jelas. Apabila dalam penghitungan penyertaan modal Sumbawa jauh lebih besar, maka Provinsi berkewajiban menambah modal di BPR Sumbawa.

Jalo, sapaan akrabnya, juga menyinggung ikhwal pemecatan Direktur BPR Sumbawa, yang terbit sebelum RUPS. Pihaknya juga mempertanyakan proses hukum dalam mengusut kasus merger PT BPR NTB. Dengan hanya menetapkan dua tersangka, Ihw (Direktur BPR Sumbawa) dan Mtw. Padahal ada dugan korupsi dalam anggaran konsolidasi yang mengalir ke sejumlah pihak. Termasuk dugaan dalam meloloskan Perda merger.

“Jangan hanya mengorbankan dua tersangka ini, sementara pihak lainnya tidak tersentuh. Jaksa harus juga mengusut dugaan aliran uang ke pihak lainnya,”pungkas Jalo. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here