Komisi II DPRD KSB Dukung Visi Industrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu

Rombongan Komisi II DPRD KSB mendatangi Dinas LHK NTB membahas perubahan fungsi Olat Lamusung serta keterlibatan masyarakat sekitar hutan. Rombongan Komisi II DPRD KSB tersebut diterima langsung Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 6 orang anggota DPRD KSB melakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Rombongam dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD KSB, Merliza, Ketua Komisi II Aheruddin beserta anggota lainnya terdiri dari Mancawari (Golkar), M. Nur (PBB), Nurjannah (PDIP), Mustapah (Nasdem), Abdul Hamim. Kedatangan rombongan Komisi II ini membahas perubahan fungsi Olat Lamusung serta keterlibatan masyarakat sekitar hutan.

Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., MAP., beserta kepalal seksi terkait. Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin menyampaikan bahwa banyak kawasan hutan yang batasnya bermasalah khususnya di Olat Lamusung. Demikian pula disampaikan oleh anggota lain terkait keterlibatan masyarakat secara legal dalam pengelolaan hutan.

Iklan

Misalnya disampaikan anggota Komisi II Mustapah. Mantan Kades Mantar Kecamatan Seteluk ini menyampaikan bahwa Hkm (hutan kemasyarakatan) di Mantar masih butuh bimbingan. Bahkan ada aspirasi masyarakat agar diperluas, agar masyarakat tidak terkena kasus pidana kehutanan. Hal yang sama juga disampaikan Nurjannah. Anggota dari PDIP ini berharap adanya pengelolaan oleh masyarakat memberikan manfaat.

Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., MAP, menyampaikan bahwa KSB memiliki faktor pendukung untuk bisa maju dan tidak tergantung dengan tambang. Kawasan hutan yang masih relatif baik yang akan mendukung keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk. Dengan keberadaan hutan baik ini, maka usia bendungan akan sesuai dengan usia yang direncanakan. Hingga bendungan dapat mendukung agribisnis di KSB.

Sementara terhadap tata batas kawasan, lanjut Julmansyah dapat ditempuh dengan skema TORA (tanah objek reforma agraria) atau proses tukar menukar kawasan hutan. Terkait dengan keterlibatan masyarakat, luas areal Perhutanan Sosial baik skema Hutan Kemasyarakatn (Hkm) maupun Kemitraan Kehutanan seluas 9.500 hektare lebih dengan keterlibatan 3 ribuan KK. Menurut Julmansyah inilah ruang kolaborasi dan sinergi antara Pemprov dengan Pemkab KSB.

Visi Industrialisasi NTB Gemilang khususnya sektor Kehutanan, menurut Julmansyah, diarahkan pada komoditi hasil hutan fast growing species dengan adanya demand pasar. Mengapa fast growing species? Agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu.

Pilihan industri minyak Atsiri misalnya, wilayah Olat Lamusung cocok untuk pengembangan tanaman kayu putih, sementara pasar Indonesia 75% masih impor. Inilah ruang pasar yang disasar melalui industrialisasi. Sementara bagi wilayah yang hutan masih relatif baik dapat dikembangkang tanaman Porang serta Nilam yang dapat menjadi Minyak Nilam.

Sebagai contoh, ujar Julmansyah, keberadaan PT. Galih Tulen di Desa Timbanuh Pringgasela, saat ini telah menerima kayu putih dari masyarakat Marejebonga Lombok Tengah. Ke depan, pihak perusahaan telah membangun kemitraan dengan Balai KPH menyiapkan bibit kayu putih dan nilam untuk wilayah Sekotong dan Marejebonga.

Mendengar arah kebijakan industrialisasi tersebut, Komisi II DPRD KSB melalui Ketuanya Aheruddin akan melakukan diskusi atau dengar pendapat dengan Balai KPH yang ada di wilayah KSB untuk mem-follow up hasil diskusi tersebut. Gagasan industrialisasi kehutanan ini sangat relevan dengan kondisi KSB saat ini dan siap mendorong pengembangan komoditi yang telah memiliki pangsa pasar. (*)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional