Komisi II DPRD KLU Minta Pertamina Tegas Soal BBM

Tanjung (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta Pemda KLU dan Pertamina Depo Ampenan tegas soal minimnya kuota BBM untuk masyarakat KLU. DPRD menilai, sudah sejak lama terjadi ketimpangan antara permintaan dan penawaran hingga menyebabkan pengecer atau ojek BBM membeli BBM ke Gunungsari, Lombok Barat.

“Mengapa ojek sampai beli keluar, sudah jelas karena 2 SPBU yang ada di KLU tak mampu mengimbangi permintaan masyarakat. Oleh karena itu kita minta Pertamina tegas. Begitu juga Pemda, agar memanggil Pertamina dan pemilik SPBU,” ungkap Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Senin, 10 Oktober 2016.

Iklan

Tusen menganalisa, minimnya ketersediaan BBM diduga karena tidak siapnya pemilik SPBU membeli BBM dari Pertamina. Selain itu, Pertamina juga dinilai lamban merespon situasi ekonomi di daerah, sehingga tidak memberikan kuota tambahan bagi masyarakat KLU.

Situasi ekonomi KLU saat ini sudah berkembang. Sebagai daerah baru, menurut Tusen, mobilitas masyarakat sudah semakin tinggi. Konsekuensinya kebutuhan BBM dalam mendukung mobilitas itu semakin meningkat.

“Pertamina harus tanggung jawab, bila perlu SPBU yang ada di KLU audit dan dievaluasi ulang. Jika memang suplai tersendat karena modal, maka Pertamina harus tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.

Tusen melanjutkan, dengan progres 2 SPBU yang tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, ia pun mendesak supaya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) segera menganulir izin-izin yang sudah dipegang oleh SPBU Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung. Sebab, izin 3 SPBU pada 1 pemilik tidak akan membuat situasi ekonomi menjadi lebih baik, bahkan terkesan menghambat.

“Pertamina harusnya sudah memberi sanksi sejak lama, dan mengalihkan izin penyaluran ke pengusaha lain yang lebih mampu. Dengan situasi ini, ekonomi Lombok Utara terganggu, dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” tegasnya.

Tidak heran kata dia, harga BBM eceran di KLU selalu lebih tinggi dari daerah lain di KLU. Hal ini dikarenakan mahalnya ongkos transportasi pembelian BBM itu sendiri.

Namun demikian, Tusen menilai amburadulnya kondisi ekonomi KLU sedikit banyak diuntungkan oleh karakteristik masyarakat KLU yang tidak banyak menuntut. Dibandingkan daerah lain, ia tak bisa membayangkan reaktifnya masyarakat akibat tidak lancarnya suplai. “Jangankan masyarakat, kita saja yang ada jatah kupon BBM jarang kita pakai. Saat ke sana mau isi bensin, habis terus,” pungkasnya. (ari)