Komisi II DPR RI Soroti Kasus Mafia Tanah di NTB

Yaqut Cholil Qoumas (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPR RI menyoroti adanya mafia tanah di NTB. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yaqut Cholil Qoumas mengaku menanyakan secara langsung modus para mafia tanah yang ada di NTB kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) NTB saat kunjungan kerja komisi yang membidangi pertanahan dan reforma agraria ini, Kamis, 13 Februari 2020.

Ditemui usai pertemuan, Cholil menjelaskan tujuan kunjungan kerja Komisi II ke NTB mengecek perkembangan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan penjelasan Kanwil BPN bahwa program PTSL di NTB relatif berjalan baik. Bahkan di beberapa kabupaten/kota, program PTSL  melampaui target.

Iklan

‘’Kita bersyukur, mudah-mudahan apa yang di NTB ini bisa menjadi contoh buat daerah-daerah lain. Namun begitu, tidak ada yang sempurna. Tadi disampaikan masih ada mafia tanah,’’ ungkap Cholil.

Disebutkan, pada tahun 2019, ada empat kasus mafia tanah di NTB. Semua kasus mafia tanah tersebut telah diselesaikan tahun lalu. Tahun 2020 ini, ada tiga kasus mafia tanah yang akan diselesaikan.

Namun, Cholil tak mendapatkan jawaban soal modus mafia tanah yang terjadi di NTB. Ia mengatakan, namanya mafia pasti tidak bekerja sendiri.  ‘’Apakah ini melibatkan orang di dalam BPN, atau apa belum terjawab. Nanti kita minta jawabannya terkait dengan mafia tanah ini,’’ katanya.

Ketua Gerakan Pemudan Ansor Pusat ini menjelaskan kasus mafia tanah bukan saja terjadi di NTB. Tetapi, kasus seperti ini hampir ditemukan di semua tempat di Indonesia. Untuk itulah, Komisi II DPR RI ingin mengetahui modus dan cara penyelesaiannya di NTB.

‘’Tetapi kita sudah mendapatkan gambaran cara menyelesaikan kasus mafia tanah yang paling cepat. Salah satunya dengan mendigitalisasi sertifikat tanah,’’ ujarnya.

Dengan mendigitalisasi sertifikat tanah, Cholil mengatakan semua akan mudah terlacak. Sekarang, sertifikat tanah masih manual, berupa kertas. Ia mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sudah mempersiapkan proyek digitalisasi sertifikat tanah. ‘’Agar menghindari mafia tanah, agar semua kepemilikan lahan tercatat rapi,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kanwil BPN NTB, Slameto Dwi Martono mengakui bahwa ada beberapa kasus mafia tanah di NTB. Ia mengatakan kasus mafia tanah sedang dilakukan penanganan.

Dimana,  BPN bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus-kasus mafia tanah yang ada. Menurutnya, penanganan kasus mafia tanah yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) sangat membantu dalam rangka menciptakan iklim investasi di NTB.

Soal kasus-kasus tanah yang sedang diselesaikan, Slameto tak menyebutkan secara rinci. Termasuk ketika ditanya modus-modus para mafia tanah di NTB. Ia mengatakan, Kepolisian dan Kejaksaan yang lebih mengetahui, karena mereka yang menangani kasusnya.

‘’Modusnya macam-macam.  Ada juga broker tanah, menjual tanah orang. Padahal dia tak berhak menjual. Dia buat surat-surat palsu padahal tidak seharusnya dia buat surat kepemilikan tanah, karena  bukan haknya,’’ ujar  Slameto. (nas)