Komisi I Berang, Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan Dewan Tak Sesuai Pembahasan

Mataram (suarantb.com) – Komisi I DPRD NTB berang dengan sikap pimpinan dewan. Pasalnya, pengadaan mobil dinas di lingkup Sekretariat DPRD NTB berbeda dengan hasil pembahasan anggaran. Pembelian mobil dinas tersebut disinyalir akibat intervensi dari pimpinan DPRD NTB kepada Sekretariat DPRD NTB.

Anggota Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan  sesuai dengan hasil pembahasan bahwa pengadaan lima mobil Kijang Innova untuk masing-masing komisi dan dua buah mini bus. Sementara itu, diduga atas intervensi pimpinan, anggaran itu digunakan untuk membeli mobil fortuner untuk pimpinan DPRD NTB.

Iklan

Rumaksi mengatakan Sekretariat Dewan  telah membeli kendaraan yang tidak sesuai dengan keputusan Komisi I. Dikatakan, selama ini Pimpinan Dewan  menganggap Komisi I hanya berwenang melakukan pembahasan anggaran  sementara kewenangan penetapan berada di tangan pimpinan DPRD NTB.

“Jangan pakai kebiasaan, memang nenek moyangnya, bukan kewenangannya,” ujarnya, Selasa, 27 September 2016.

Rumaksi meminta  pimpinan DPRD NTB tidak mengambil keputusan yang bukan wewenangnya. Sebab ketika hal tersebut dilakukan, sama halnya dengan tidak taat pada keputusan paripurna yang merupakan keputusan tertinggi di lembaga legislatif. Selain itu, hal yang tidak kalah penting diperhatikan oleh pimpinan dewan menurut Rumaksi, memahami secara menyeluruh tugas dan fungsi sehingga tidak latah dalam mengambil keputusan.

“Suruh dia baca tata tertib. Dia hanya membantu menyusun anggaran itu.. Jadi dia membantu Sekretariat DPRD untuk menyusun anggaran, tapi pembahasan tetap di komisi I, ada ndak mitra kerja dari pimpinan, kalau pimpinan punya mitra kerja yang mana mitra kerjanya. Jadi sekretariat DPRD itu mitra kerja komisi I,” ujarnya dengan nada marah.

Hal lain yang membuat Politisi Hanura ini kesal adalah, adanya anggapan dari salah satu pimpinan DPRD NTB yang menganggap bahwa Sekretariat DPRD NTB merupakan mitra kerjanya. Menurutnya, hal tersebut merupakan anggapan yang terlalu dibuat-buat untuk membenarkan tindakannya yang telah menyalahi aturan.

“Yang akan diadakan itu bukan fortuner tetapi Innova lima unit, mini bus dua unit.  Walaupun yang  diusulkan sekretariat itu lima atau enam, itu yang menjadi keputusan, tetapi ditengah jalan ini berubah.  Siapa yang melakukan perubahan ini, ini preseden buruk, karena yang menjadi dokumen negara adalah hasil rapat paripurna,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang dikonfirmasi  suarantb.com terkait hal tersebut menyatakan belum mengetahui secara pasti letak keberatan Komisi I. Pasalnya,  belum ada laporan dari Sekretariat Dewan  dan Komisi I DPRD NTB.

“Saya nggak bisa komentar. Nanti kita lihat hasil rapatnya. Saya juga belum terima laporan, nanti kita bahas dengan pimpinan ya,” katanya singkat. (ast)