Ironi PETI di Lahan Konsensi; Ditutup Tanpa Opsi, Industri Turunan Jadi Solusi

Camp yang ditinggal penambang liar setelah perlahan lahan aktivitas PETI di KSB ditutup. (Suara NTB/ars)

Sampai saat ini Pemerintah daerah belum memberikan opsi Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk melegalkan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Smelter yang jadi Industri turunan dari perusahaan pemegang konsesi bisa jadi solusi.

Irianto (30) menggeber sepeda motor empat tak di jalan hotmix Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di dashboard depan dan jok belakang, masing-masing satu karung material batu hasil galian di Bukit Tongo Loka. Irianto sampai ke perjalanan terakhir mengangkut material ke pengepul.

Sebelumnya dengan susah payah ia harus memikul dua karung dengan berat masing-masing karung sekitar 35 Kg menuruni bukit sejauh empat Km. Beban itu harus ditanggungnya sepanjang perjalanan melalui kawasan hutan tropis Tongo Loka yang diketahui endemik malaria. Bebannya mulai ringan setelah sampai di kaki bukit, tempat sepeda motornya diparkir bersama puluhan motor ojek PETI lainnya.

Sampai di pengepul, lelahnya terbayar dengan ongkos Rp300 ribu. Hari itu, Kamis (5/12), dua kali Irianto turun naik bukit dan mendapat dana segar Rp600.000.  Ojek yang nekad seperti Irianto di kawasan PETI itu jumlahnya sekitar 30 orang.

Perputaran uang juga terjadi di pedagang kecil di sekitar lingkar PETI. Sebut saja Ibu Alen, pendatang asal Lombok Tengah yang menetap di Desa Ai Kangkung sejak puluhan tahun lalu. Hanya dengan berjualan makanan ringan, nasi campur dan kopi, sehari ia bisa meraup keuntungan bersih Rp1 juta. Apalagi ketika tersiar kabar dari sekian banyak lubang galian salah satunya ditemukan urat emas.  Pelaku PETI yang berbondong bondong naik bukit, memborong dagangannya untuk logistik selama para pelaku menginap di hutan. ‘’Saya bisa dapat Rp5 juta kalau lagi ramai,’’ sebut Alen.

  Lagi, Aparat Gabungan Tertibkan PETI di KSB

Itulah fakta sirkulasi ekonomi yang terjadi di lingkar PETI. Masyarakat benar-benar menikmati hasil langsung dari aktivitas itu meski dengan sadar sepenuhnya itu adalah ilegal.

Pemerintah KSB juga sadar situasi itu. Mengurai benang kusut dari aktivitas PETI sedang diupayakan, karena langkah represif sedang ditimbang untuk jadi opsi terakhir. ‘’Karena kalau sudah di dalam kawasan hutan, apalagi itu di dalamnya ada konsesi (perusahaan) yang lain, maka itu harus ditertibkan,’’ ujar Sekda KSB, H. Abdul Azis MH memberi gambaran jika penegakan hukum seperti ilustrasi kacamata kuda.

Bagaimana dengan opsi WPR? Sekda KSB tak langsung merespons dengan jawaban. Harus ada tahapan-tahapan kajian lingkungan dan dampak kesehatan manusia meski PETI sudah terlokalisir menjadi WPR.  Contoh kasus dari WPR di tujuh titik yang pernah direkomendasikan pihaknya. Toh penggunaan zat kimia berbahaya tak terkendali. Sehingga WPR tak jadi prioritas pembahasan.

Pemda KSB saat ini sedang membahas smelter, industri turunan dari proses penambangan emas dan tembaga PT. AMNT, perusahaan pemegang konsensi paling luas. “Industri turunan seperti smelter, bisa jadi transformasi mereka yang dari PETI,’’ ujarnya menjawab Suara NTB.

Jika terwujud, smelter akan jadi kesempatan kerja bagi masyarakat KSB, khususnya mereka yang selama ini menggantungkan penghasilan dari Peti di tujuh titik. Smelter akan jadi salah satu dari sejumlah kesempatan kerja yang diidentifikasi Pemda KSB sebagai solusi.

Lahan seluas 120 hektar sudah disiapkan untuk membangun industri peleburan material hasil galian dari Open Pit  yang sebelumnya dikelola PT. NNT itu.  Smelter yang menghabiskan nilai investasi besar, akan menjadi industri turunan tambang tembaga dan emas PT. AMNT, diperkirakan menyerap tenaga kerja sejak proses konstruksi sampai produksi cukup banyak.

  Zohri dan Safwaturahman Persembahkan Medali Emas

‘’Intinya ini soal kesepatan kerja yang harus dibuka. Kalau peluang peluang di sektor lain, seperti di UMKM, industri lainnya, maka tenaga kerja (PETI) di situ bisa kita alihkan secara bertahap,’’ ujar Sekda.

Rapat akan digelar Pemda KSB bersama unsur terkait untuk evaluasi hasil operasi sebelumnya dan merespons aspirasi para pelaku PETI  yang mencapai sekitar 6.000 orang.

Kesepakatan yang pernah dibuat dengan Pemprov NTB akan jadi bahan kajian. Langkah penutupan  atau opsi WPR akan terus dikaji hingga awal 2020 mendatang.   ‘’Harus ada solusinya, bertahap. Tidak boleh ada yang jadi korban,’’ tegasnya.

Menggunakan merkuri, penambang ilegal memilah bebatuan menjadi emas. (Suara NTB/ars)

Sebelum  Tutup Paksa

Berkurangnya pasokan merkuri dan sianida, termasuk bahan bakar minyak ke lokasi PETI akibat operasi yang terus gencar, bukan berarti kabar menggembirakan. Penambang akan menempuh berbagai cara  agar aktivitasnya berkelanjutan, meski harus membeli bahan kimia dengan harga mahal.

Imbauan dan penindakan sedang digencarkan Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustafa SIK. ‘’Kami akan terus melaksanakan imbauan dan penindakan. Termasuk memutus rantai peredaran merkuri dan sianida,’’ kata Kapolres kepada Suara NTB.

Upaya penindakan yang sudah dilakukan, sudah ratusan lubang galian PETI  ditutup paksa, termasuk mata gelondong yang dikubur. Titik sebaran yang sudah ditindak seperti di Maluk, Jereweh dan Sekongkang.

‘’Sementara untuk wilayah lain masing diberikan imbauan imbauan lewat Bhabinkamtibmas masing-masing. Sudah diinstruksikan untuk upaya persuasif, agar penambang beralih ke usaha lain,’’ ujarnya.  Dua wilayah sebaran PETI yang sedang diimbau adalah Brang Rea dan Taliwang.

Jika imbauan tak juga diindahkan, maka penindakan berupa penutupan paksa akan jadi upaya akhir dari rangkaian proses sosialisasi.  Terlebih sudah ada Satgas yang dibentuk, dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana di tingkat wilayah dan dirinya untuk tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

  KSB Kejar Target Pemenuhan SPM Fasyankes

Tidak cukup dengan imbauan dan tindakan tegas. Kapolres waspada pembusuk dari kalangan internalnya. Jangan sampai ada anggota Polri yang turut bermain, apalagi menjadi backing tambang ilegal di KSB. ‘’Saya ingatkan agar anggota tidak bermain. Jika sampai ada laporan masuk, saya tidak akan segan-segan memecat mereka. Karena kita sudah komit untuk berantas PETI ini,’’ tegas mantan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini.

Kewenangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) saat ini ada di tangan Pemprov NTB setelah ditarik dari  pemerintah daerah. Praktis kendali penuh ada di Gubernur NTB  soal administrasi, tapi justru di lapangan tak terkendali. Masyarakat bergerak liar mencari titik-titik yang dipercaya mengandung emas dangan mencacah bukit dan hutan.

Tindaklanjut ketegasan Gubernur NTB dengan membentuk Satgas dipimpun Kapolda NTB,  sebatas efektif menghentikan aktivitas sama di Pulau Lombok. Pulau Sumbawa belum sepenuhnya efektif.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyadari itu. Tapi diyakini, Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah diterbitkan, akan jadi landasan hukum dan langkah penindakan berkelanjutan. ‘’Sudah ada Satgasnya sudah ada Pergubnya, tinggal bagaimana proses penindakannya,’’ ujar gubernur.

Bagaimana dengan usulan WPR? Menurutnya, harus dikaji dari segi manfaat dan dampak lain yang timbul. “Harus ada kajian dulu,” jawabnya singkat. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here