61 Tahun NTB, Sinkronisasi dan Sinergisitas Program Diperlukan

Hj. Hartina - Baehaqi - Achmad Dewanto Hadi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Salah satu kunci keberhasilan program pemerintah adalah terletak pada seberapa kuat sinkronisasi dan sinergisitas progam-program pemerintah. Tanpa dua kata kunci itu, mustahil mewujudkan NTB Gemilang.

Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, ST, MT, menyebut sinergi dan sinkronisasi sebagai kunci untuk menjawab persoalan kemiskinan di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi di NTB. Namun demikian, tidak cukup sampai sinergisitas dan sinkronisasi, melainkan butuh upaya lebih lanjut secara teknis dan mendalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Dicontohkannya, Kabupaten Lotim dan Pemerintah Provinsi sejak dua tahun terakhir aktif bersinergi pada sejumlah program seperti pada program BUMDes dan zero waste. Hanya saja untuk sampai pada tahan yang lebih detail, hal demikian belum dilakukan kedua belah pihak.

‘’Barangkali kedalaman yang harus kita lakukan ini lebih detail karena beberapa hal misalnya terkait dengan BUMDes apanya sih yang harus kita sharing-kan dengan BUMDes. Apakah cukup dengan penyertaan modal. Saya kira tidak cukup karena rata rata kalau hanya untuk penyertaan modal, cukup mudah share dari APBDes itu sudah bisa menjadi penyertaan modal. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan peran BUMDES ini,” jelasnya.

Padahal kata dia, BUMDes menjadi penting bagaimana kita menampilkan upaya-upaya serius kita melakukan inovasi di mulai dari desa. Selain itu sebagai kritik terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi di usia NTB yang ke 61 ini, pihaknya berharap agar seluruh kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dicontohkannya, terkait dengan kewenangan pengelolaan garis pantai yang bertambah besar dimiliki pemerintah. Hanya saja kewenangan itu belum dioptimalkan.

‘’Kewenangan yang sudah ditransfer menjadi kewenangan provinsi. Pertanyaan kita kewenangan itu sampai hari ini sudah sampai dimana untuk kita bisa pastikan itu efektif berjalan. Saya ambil satu contoh saja. Pulau Lombok dan Sumbawa itu punya garis pantai yang sangat panjang. Urusan perikanan kelautan itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Tetapi pertanyaan kita sampai hari ini, kelembagaan apa yang sudah didiskusikan bersama oleh kita provinsi dan kabupaten tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,’’ tanyanya.

Padahal, menurutnya, potensi ekonomi sektor perikanan ini sangat luar biasa dan bisa mengangkat ekonomi NTB. Untuk itu dia berpesan agar jangan sampai ini dibiarkan begitu saja.

‘’Terus terang saja dari sisi anggaran ketika kewenangan ini berpindah di kami maupun provinsi, saya tidak melihat ada sesuatu yang signifikan bertambah seiring dengan kewenangan yang bertambah pada provinsi. Kewenangan diserahkan tetapi uangnya juga tidak bertambah. Nah ini harusnya dioptimalkan fungsi fungsi kewenangan yang sudah pindah,’’ ujarnya.

Untuk diketahui, pengelolaan pesisir dan kelautan dengan panjang 0-4 Mil dulu menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian dari 4-12 mil kewenangan provinsi. Sedangkan lebih dari itu oleh pusat. Sementara saat ini, pengelolaan dengan panjang mulai dari 0-12 dikelola oleh provinsi.

‘’Jadi jangkauan lebih besar cakupan lebih besar tapi kelembagaan, pengalokasian anggaran itu tidak signifikan kita lihat dalam APBD kita. Mohon ini jadi pemikiran bersama apalagi mengenai SDM kalau kita lihat mungkin teman teman ASN perikanan di dinas kabupaten dan provinsi tidak bertambah. Bagaimana melakukan coverage tugas pokoknya di dua pulau besar lombok dan Sumbawa ini. Padahal potensi kita ada di situ. Mungkin ini kita perlu duduk satu meja perlu merancang kelembagaan kemudian fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan,’’ tambahnya.

Lebih jauh dia menyarankan agar Gubernur NTB memiliki titik fokus yang bisa dikerjakan secara bersama. Semua pihak harus bisa saling berbagi untuk kepentingan bersama. Misalnya pada upaya membuat jalan alternatif jalan nasional yang kini dinilai sudah tidak representatif lagi.

Dikatakan bahwa jalan nasional yang ada saat ini sebenarnya sudah tidak layak disebut jalan nasional. Kecepatan laju kendaraan di jalan nasional seharusnya bisa mencapai 80 km perjam. ‘’Saya dari Lotim syukur-syukur bisa 40 Km perjam,’’ ujarnya. Menurutnya, tentu saja tidak semua pihak bisa menggantungkan pembangunannya pada anggaran pemerintah pusat.

‘’Tetapi, apakah tidak mungkin masing-masing kabupaten kota share untuk pembebasan lahan untuk kita buat jalan alternatif. Kalau kita menunggu pusat, barangkali 10 tahun lagi itu belum bisa diwujudkan. Kita mulai saja dengan apa yang kita punya. Kalau kita bersama Lotim, Loteng, Mataram, Lobar, tiga atau empat tahun pembebasan lahan bisa selesai kemudian fisiknya kita pikirkan melalui APBD yang bisa untuk itu walaupun sebutannya bukan jalan nasional. Barangkali dengan memulai itu pusat barangkali melihat komitmen kita memang besar untuk itu dan mereka bisa masuk,’’ jelasnya.

Menurutnya, pencapaian NTB di usia 61 tahun ini terlihat semakin bagus. Semua pihak kini telah berkomitmen tidak ingin terus menerus berada pada cluster paling bawah dalam peringkat kemajuan daerah. ‘’Mudahan kita bisa masuk ke cluster cluster paling atas. Ayo kita fokus pada bagian yang mana kemudian kita share pada bagian yang mana,’’ ungkapnya.

Industri dan Produk Sendiri

Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi menegaskan komitmen Bupati Lobar untuk mendukung upaya NTB Gemilang. Kontribusi paling nyata yang diberikan Lobar ialah banyaknya tenaga kerja pada sektor pertanian dan tentu saja ini memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Lobar.

‘’Komitmen bupati terkait dengan NTB Gemilang. Kontribusi Lobar paling banyak di sektor pertanian,’’ ujarnya.

Guna mewujudkan upaya industrialisasi di Lobar, pihaknya kini tengah fokus bagaimana memodernisasi tenaga kerja sektor pertanian. Caranya ialah pertama dengan cara memodernisasi alat alat pertanian kemudian secara simultan pihaknya menyiapkan alat alat pengelolaan pascapanen.

‘’Sehingga tenaga kerja sektor pertanian ini berpindah ke sektor jasa. Nah ini melalui ekonomi kreatif karena hasil riset nasional ekonomi kreatif akan mampu menyerap tenaga kerja hingga 10 persen,’’ tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen dengan provinsi, pengembangan ekonomi kreatif dilakukan di dua kecamatan, yaitu Sekotong dan Gunung Sari. Untuk kecamatan Sekotong difokuskan pada pengembangan garam.

‘’Itu kami kembangkan dengan pola pengusaha inti dan plasma agar ASN di Lobar bisa mengkonsumsi garam beryodium,’’ jelasnya.

Selain itu untuk memperkuat upaya di atas, Bupati Lobar juga telah membuat peraturan agar menggunakan produk-produk dari Lobar. Dengan demikian 324 kepala keluarga yang memproduksi garam di sekotong, sekitar 8,5 hektar hasil produksi diserap oleh ASN setiap bulan.

Sementara pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Gunung Sari difokuskan pada petani gula aren. Hasil gula aren para petani kini sudah diolah menjadi berbagai hasil seperti gula semut dan permen, serta es krim. Dengan pengembangan ekonomi kreatif di Lobar, pihaknya optimis bisa menurunkan angka kemiskinan yang kini masih berada pada angka 15,2 persen.

Meski angka kemiskinan masih tinggi, namun pertumbuhan di Lobar mencapai 6,58 persen dengan angka ketimpangan sebesar 0,285. Dengan angka ini, berarti penduduk Lobar merupakan penduduk yang paling sejahtera karena ketimpangannya paling rendah di NTB.

‘’Ini komitmen kami di Lobar. Selain itu dalam rangka belanja makan minum supaya masuk lagi ke negara semua OPD harus menggunakan produk Lobar.Ini sudah berlangsung dua tahun. Dan untuk acara-acara besar tidak akan dibayar kalau membeli jajan dan makanan di luar Lobar ini untuk mendorong PAD ini dalam rangka komitmen kita mensinergikan arahan provinsi,’’ ujarnya.

Sementara untuk tahun 2020 mendatang, 100 persen MoU yang terkait dengan komitmen kabupaten dan provinsi sudah dilaksanakan pihaknya. Termasuk zero waste dan ekonomi kreatif  semua sudah disingkronisasikan dan sinergikan dengan harapan bisa mengurangi kemiskinan.

‘’Walau sederhana, ekonomi kreatif tapi mampu memberi pengaruh terutama pada naiknya indeks kesejahteraan. Ke depan bagaimana sinergi kita di provinsi terutama kaitannya dengan ekonomi kreatif,’’ tukasnya. (dys)