Keunggulan Kabupaten/Kota, Keunikan NTB Gemilang

Amry Rakhman - Hasan Basri - Lalu Martawang (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kabupaten/kota di NTB memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan ini harus menjadi satu-kesatuan yang didorong menjadi keunikan dalam mewujudkan sinergisitas NTB gemilang.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE menyampaikan, Pemkot Mataram sudah memiliki nomenklatur program dan kegiatan yang pada prinsipnya memiliki kesamaan sinergisitas program antara kabupaten/kota dengan Pemprov NTB. Dan, visi-misi disusun memiliki sinergisitas. Prosesnya adalah ada evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB terhadap penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota se NTB.

Tetapi persoalannya adalah berada pada kapasitas dan daya jangkau. Program itu bisa saja bersinergi tapi bentuk sinergisnya itu kecil. Maka, kebutuhan saat ini adalah bagaimana membuat sinergisitas memiliki kapasitas yang ditingkatkan.

‘’Itulah dia untuk mewujudkan NTB Gemilang di seluruh  kabupaten/kota akan menjadi nyata dalam skala sinergisitas se-NTB,’’ katanya. Martawang sepakat dengan statement Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar bahwa apa yang positif di kabupaten/kota yang telah menasional dan menginternasional jadi pilihan untuk diangkat dalam skala NTB.

Sebagai contoh, sebutnya, NTB memiliki program zero waste. Dan, Mataram sudah memiliki program yang sama dengan nama Lingkungan Sampah Nihil. Artinya, tidak ada hal yang berbeda dengan konsep zero waste dengan penerapan program Lingkungan Sampah Nihil (Lisan) yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk innovative government award.

Namun demikian, pihaknya tidak memposisikan ini dalam kesejalanan yang nyata dalam mengintervensi masyarakat. Justru kesan timbul seolah-olah Lisan jalan sendiri dan zero waste jalan sendiri.

Artinya, kalau keunikan-keunikan di kabupaten/kota kemudian dijadikan bagian yang menopang program provinsi maka ini jadi satu kesatuan terpadu.

‘’Ciri-ciri kegemilangan itu sudah ada. Persoalannya adalah kita ingin menyatukan cara-cara. Ciri-ciri yang diwujudkan dalam cara-cara,’’ tandasnya.

Martawang memandang bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki keunggulan dan telah mengalokasikan anggaran. Tetapi dibutuhkan tidak saja berupa imbauan dan seruan saja. Tetapi didorong dengan kekuatan. Kekuatan dimaksud lanjut Martawang adalah program dan penganggaran.

Dalam suatu kesempatan katanya, dia pernah berdiskusi dengan Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy. Jika berbagai keunggulan dibangun dalam konstruksi kegemilangan dengan APBD NTB yang menembus angka di atas Rp 3 triliun. Pemprov NTB perlu menyisihkan anggaran Rp100 miliar untuk kabupaten/kota. Dengan tugas pembantuan dibuat komitmen antara Pemprov NTB dan kabupaten/kota. Dari komitmen akan diselesaikan beberapa pilar program pada kurun waktu tahun pertama hingga keempat. Pemprov NTB bisa memberlakukan penghargaan dan sanksi pada kabupaten/kota yang tidak membuat kekuatan dalam memback-up program provinsi. Nantinya, itu bisa dievaluasi alokasi anggarannya.

‘’Sampai Pak Bupati berseloroh kalau Rp10 miliar diberikan untuk mendukung zero waste bisa dilipat gandakan. Ini akan menstimulus kabupaten/kota. Pada HUT NTB bisa diumumkan bahwa ini kabupaten/ kota akselaratif menggunakan anggaran untuk memback up keunggulan. Saya kira harus ada acara mengikat kabupaten/kota sehingga ke depannya berjalan,’’ terangnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Sumbawa Barat, Amry Rakhman menyampaikan, dua hal yang selama ini terus direnungkan dan sering dievaluasi, tetapi tidak diterapkan dalam model pendekatan pembangunan. Yaitu, konsep pembangunan yang dikenal dengan spasial dan sektoral. Spasial dalam pemaknaan sampai implementasi ada kesenjangan. Dulu sudah jelas dalam dokumen apa dimaksud dengan spasial regional, kawasan produksi dan kawasan strategis provinsi. Jika kawasan strategis provinsi ada di kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten ada di masing-masing daerah. Lalu pendekatan sektoralnya apakah setiap aktivitas sektoral itu sudah diletakkan pada spasial yang ada. Ini yang belum dihimpun secara baik.

‘’Banyak yang kita lakukan dengan pendekatan komunitas terpecah. Dalam ekonomi tidak mencapai skala. Jika sudah ada pendekatan spasial regional mari disepakati dengan implementasikan,’’ katanya. Jika kawasan strategis provinsi tentunya provinsi jadi koordinator. Dengan aktivitas dan kebutuhan produksi. Kalau kawasan strategis kabupaten, maka kabupaten jadi koordinator dan jadi kebutuhan, sehingga ujungnya adalah tercapainya program.

Dalam ilmu ekonomi, ada disebut politik ekonomi dan ekonomi politik. Politik ekonomi lebih pada penguasaan sumber daya. Ekonomi politik alokasi sumber daya. Dalam konteks perubahan otonomi sekarang SDM bergerak ke provinsi. Seperti hutan, tambang dan laut dan ini jadi otoritasnya ke provinsi dari perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Sementara, aktivitas ekonomi dalam makna alokasi sumber daya biasanya tetap diminta kabupaten/kota untuk apa yang unggul dan kebutuhan kabupaten/kota. Kebutuhan kabupaten/kota dengan alokasi sumber daya dengan kaitannya politik ekonomi yang otoritasnya ada di gubernur harus nyambung.

Kaitanya dengan smelter, sambung Amry, dua pendekatan spasial dan sektoral. Untuk pendekatan spasial, telah terpasang 1,200 hektar kawasan industri. 850 hektar dari 1.200 hektar itu smelter dan turunnya. Seperti industri tambang beserta industri spasial yang ada.

‘’Spasial ini begitu luas. Ada yang jadi kewenangan provinsi, kabupaten dan nasional tergantung luasannya. Ini yang saya maksud dukungan ekonomi dari gubernur dan pemerintah pusat,’’ paparnya.

Untuk mendekatkan alokasi sumber daya dengan politik yang terjadi harus jadi sistem politik dan perekonomian. Dari 850 hektar, setengahnya sudah dalam penguasaan PT. AMNT.

Khusus smelter, konstruksinya direncanakan telah dimulai pada 2020. Konstruksi smelter yang 154 hektar akan dijalankan dari Juni 2020 sampai 2022. Operasional smelter sendiri diprediksi akan mulai pada 2023.

‘’Nanti akan ada produksi turunannya seperti pupuk dan semen. Hal itu menjadi penting pemaknaan spasial dalam RTRW menjadi kawasan dalam makna otoritas di provinsi dan pusat,’’ pungkasnya.

Visi-Misi yang Sama

Sementara Sekda Kabupaten Sumbawa, Hasan Basri, menerangkan bahwa sinergi yang dibangun antara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Sumbawa, dengan pemerintah provinsi telah diupayakan untuk memiliki visi yang sama. ‘’Tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Karena itu visi-misi Kabupaten Sumbawa sejalan dengan visi-misi pemerintah provinsi,’’ ujarnya.

Beberapa indikator menurut Hasan, telah menunjukkan hal tersebut. Diantaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa melalui program-program pemerintah. Dimana pada 2015 IPM Kabupaten Sumbawa ada pada persentase 63,91 persen meningkat pada 2018 menjadi 66,77 persen.

Demikian juga dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 16,73 persen pada 2015 menjadi 14,08 persen pada 2018. Kemudian penurunan persentase pengangguran terbuka dari 4,20 persen pada 2015 menjadi 3,4 persen pada 2018.

‘’Pelayanan di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus kita tingkatkan. Seluruh Puskesmas di Sumbawa sudah terakreditasi sekarang,’’ ujar Hasan. Di bidang kesehatan, Pemda Kabupaten Sumbawa disebut tengah mengupayakan pembangunan rumah sakit rujukan dengan nilai mencapai Rp250 miliar.

Sepanjang tahun 2019, Hasan menerangkan Kabupaten Sumbawa telah menerima beberapa penghargaan. Salah satunya adalah menjadi daerah terbaik dalam penurunan angka stunting. Selain itu, terkait mewujudkan birokrasi yang bersih dan andal, peningkatan kualitas pelayanan publik mendapatkan penilaian dari Ombudsman dengan indikator-indikator keberhasilan yang baik.

‘’Opini BPK kami juga tujuh kali berturut-turut mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Salah satu ukurannya adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2019 sudah menunjukkan bahwa belanja yang kita lakukan sudah efisien dan efektif,’’ ujar Hasan. Selain itu, Kabupaten Sumbawa juga disebut mendapat predikat terbaik se-NTB untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan menjadi urutan ke-24 se-Indonesia.

Percepatan pembangunan infrastruktur juga terus ditingkatkan. Sepanjang 2019 Hasan menerangkan pembangunan jalan hotmix sepanjang 137 Km dengan anggaran Rp228 miliar. Ada juga pembangunan jembatan yang menghabiskan anggaran Rp27 miliar. ‘’Kita juga meningkatkan daya dukung jalan dan irigasi, sekaligus menuntaskan akses telekomunikasi. Dulu (di Sumbawa) masih susah sinyal, sekarang sudah tidak,’’ ujarnya.

Di sektor pertanian dan peternakan, program pemerintah juga ditujukan untuk peningkatan kapasitas petani untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan produksi padi hingga 480 ribu ton dalam satu musim panen, dan produksi jagung Kabupaten Sumbawa yang menyumbang 40 persen dari produksi jagung di NTB saat ini.

Untuk peternakan, peningkatan disebut terjadi pada produksi sapi dimana populasi sapi di Kabupaten Sumbawa saat ini mencapai 274 ribu ekor. Diterangkan Hasan, salah satu program utama pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas petani adalah pemberian pinjaman tanpa bunga dengan jumlah maksimal Rp5 juta per orang.

‘’Dari 157 desa yang ada, kita sudah menggulirkan 25 miliar untuk 126 desa. Khusus untuk para petani miskin untuk (modal) mengelola sawah. Nanti itu dikembalikan saat panen tanpa bunga,’’ ujar Hasan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu petani-petani dalam penyediaan modal awal sekaligus untuk meningkatkan hasil produksi. (cem/bay)