Mari Berkaca dari Pilkada 2015

Oleh : Mohammad “Aan” Azhar *

Pilkada 2015 memberikan bukti nyata bahwa pengaruh politik seseorang bisa pudar jika ia salah memilih figur yang didukung. Hal ini patut menjadi catatan. Terutama para elit politik yang sedang asyik membangun komunikasi politik jelang Pilkada NTB, Lobar, Lotim, dan Kota Bima di 2018 mendatang.

Selain dukungan parpol, dukungan figur-figur tertentu juga akan menjadi “jualan” yang sering dijadikan bahan spekulasi setiap kali Pilkada digelar.

Kasus teranyar yang mencuat adalah munculnya nama Tiar R. Harun Al Rasyid di bursa Pilkada 2018 ini. Nama besar Harun Al Rasyid tampaknya menjadi kalkulasi utama Partai Golkar membuka pintu untuk Tiar.

Tiar bisa saja menjadi opsi alternatif bagi Golkar yang sepertinya tak lagi punya waktu untuk menunggu anggukan dari seseorang. Setelah Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT mengantongi dukungan resmi dari parpol, Golkar memang hanya tinggal butuh dua kursi lagi, plus seorang pendamping Suhaili untuk melaju ke jenjang yang lebih serius.

Di media sosial, potret Suhaili dan Rohmi sudah begitu lama diunggah, disukai dan dibagikan orang. Aktivitas ini tentu merepresentasikan adanya sinyal dari bawah permukaan. Namun, entah mengapa, gerakan ini seperti enggan untuk benar-benar mewujud nyata. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang membuat duet ini tak kunjung diresmikan.

Dengan munculnya Tiar, Golkar kini punya opsi alternatif yang tampaknya lebih menggigit, selain Aris Muhammad yang juga sudah merapat ke Suhaili. Jika salah satunya diambil dan segera diputuskan, partai beringin ini bisa punya waktu lebih banyak untuk segera menggerakkan mesin dan melaju kencang.

Kalkulasi yang melatarbelakangi manuver Golkar dengan Tiar memang sangat lazim muncul di Pilkada. Di masa lalu, Harun memang pernah berulangkali memenangkan orang. Ia bisa dibilang menjadi sosok kunci di balik kemenangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB) di Kabupaten Bima dan Kota Bima pada Pilkada 2008 silam.

Namun, patut diingat bahwa saat itu ia mendukung TGB, sosok yang memang sedang menjadi representasi kehendak zaman. Sepuluh tahun berselang, kita tidak tahu apakah publik akan bereaksi serupa saat Harun menyodorkan Suhaili dan Tiar.

Jika duet Suhaili-Tiar jadi tampil, maka Harun akan kembali adu pengaruh dengan TGB yang tampaknya sedang menimbang masak-masak beberapa nama yang beredar. Nama kakak kandung TGB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah sudah resmi mendapatkan dukungan dari Nahdlatul Wathan. Banyak yang meyakini, hanya tinggal menunggu waktu sebelum Rohmi mendapatkan dukungan resmi dari Partai Demokrat. Namun, belum ada yang bisa memastikan apakah Rohmi akan diusung sebagai Cagub ataukah Cawagub.

Jika benar pernyataan TGB saat pidatonya, maka dua bulan mendatang akan menjadi penentu siapa sosok yang akan didukung TGB. Namun, tidak ada yang bisa menjamin TGB akan menyodorkan nama yang benar-benar diharapkan publik.

Jika salah mengelola, asumsi soal pengaruh tokoh besar memang tidak selamanya sukses. Ia bisa mentah di lapangan. Pilkada 2015 memberikan gambaran yang gamblang, betapa dukungan tokoh berpengaruh jadi tidak bermakna jika kandidat yang didukungnya tidak mewakili ekspektasi pemilih.

Para elit politik sering menganggap bahwa dukungan tokoh berpengaruh akan serta merta memberikan suntikan suara dalam jumlah yang signifikan. Padahal, di era digital seperti sekarang, teori tersebut justru semakin tidak relevan.

Jika ingin bukti, tengoklah capaian Partai Demokrat yang memiliki dukungan TGB sebagai tokoh penentunya kala itu. Setelah menang telak di Pilkada NTB 2013, peran TGB sebagai seorang individu di peta politik NTB semakin dominan saja. Sebagai seorang aktor politik, TGB adalah pemegang supremasi di banyak lini.

Namun, fakta membuktikan bahwa supremasi TGB ternyata tidak berbanding lurus dengan elektabilitas figur atau pasangan calon yang didukungnya secara resmi di Pilkada serentak 2015. Berdasarkan data yang saya himpun dan olah dari laman resmi Pilkada 2015 KPU RI, TGB justru menjadi pimpinan parpol dengan torehan terburuk kedua setelah dua pimpinan parpol PPP yang tengah dilanda bencana dualisme. (lihat tabel)

Golkar berada di urutan ketiga terburuk. Namun, situasi Golkar di Pilkada 2015 pun cukup dapat dimaklumi karena mereka juga tengah dilanda bencana dualisme. Akibat dualisme, Golkar absen di dua Pilkada : Sumbawa dan Lombok Tengah. Sementara PPP absen di enam Pilkada dan hanya bisa ikut mengusung di Pilkada Dompu.

Dengan situasi tersebut, praktis Demokrat di bawah kepemimpinan TGB menjadi partai yang situasi internalnya paling solid diantara tiga partai dengan capaian terburuk. Pilkada 2015 adalah cermin yang memperlihatkan bahwa dukungan tokoh besar hanya akan laku jika figur yang dipilihnya juga berkualitas.

Semboyan para pemilih di 2015 adalah : “Anda jual, kami beli. Tapi itu kalau barang jualan anda bagus”.

Politik di Era Digital
Saya menganggap, semboyan pemilih di 2015 itu memperlihatkan kencenderungan yang menggembirakan. Pemilih tidak lagi begitu mudah diperintah-perintah untuk memilih seseorang tanpa menghitung dan mencermati siapa yang dipilih tersebut.

Mereka kini memiliki mesin pencari bernama google. Mereka tinggal mengetik nama sang kandidat. Dan tidak ada yang bisa mengetahui apakah konten baik atau buruk tentang kandidat tersebut yang akan muncul saat mereka menekan enter.

Penetrasi media sosial dan digital sudah mendorong pergeseran dramatis dalam cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Akses informasi kini jauh lebih mudah dibandingkan saat para elit tersebut masih meniti karir politiknya di masa silam.

Jika dulu pemilih punya kebiasaan untuk pergi ke tokoh-tokoh berpengaruh untuk menanyakan sikap mereka, kini tidak lagi.

Mereka punya facebook.
Mereka punya google.

Jangan ditanya soal kencederungan para pemilih pemula. Mereka tidak akan mau repot-repot bertanya kiri dan kanan. Sebab jawabannya bisa mereka peroleh hanya dengan beberapa sentuhan jempol. Mereka tahu apa yang viral di media sosial. Mereka tahu jika ada politisi yang berbuat buruk, atau mengambil kebijakan buruk.

Celakanya, perubahan ini justru jarang menjadi kalkulasi serius para kandidat. Jumlah kandidat yang serius untuk maju di Pilkada NTB cukup banyak. Namun, sepengetahuan saya, hanya beberapa gelintir yang benar-benar menggarap kampanye media sosial mereka dengan profesional.

Padahal, media sosial adalah medan perang yang paling menentukan saat ini. Kita tidak tahu nasib Joko Widodo seandainya ia tidak membentuk Jasmev dan menggandeng Arwuda di Pilkada DKI Jakarta. Kita juga tidak tahu apakah Jokowi akan kembali terpilih di Pilpres 2014 seandainya ia tidak mengaktifkan kembali Jasmev yang bubar setelah Pilkada DKI dimenangkannya.

Di NTB, beberapa politisi sepertinya masih merasa hidup di zaman kerajaan. Zaman dimana titah seseorang raja atau bangsawan akan dituruti oleh para kawulanya. Sebagian pemilih mungkin saja masih berpikir dengan cara tradisional, lalu mengikuti gaya berpolitik para bangsawan kerajaan itu. Namun, pemilih lain yang jumlahnya tak kalah besar, sesungguhnya sudah meninggalkan cara berpikir demikian. Mereka bisa jadi penentu kemenangan.

Dengan melihat ke belakang di tahun 2015 lalu, kita seharusnya punya perspektif yang lebih segar dalam menatap masa depan di 2018. Selamat datang di dunia politik digital. (*)

* Wartawan di Suara NTB dan suarantb.com

Opini ini adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi suarantb.com.

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.