TGB dan Kejutan Pilkada NTB

Oleh: Agus Talino

BANDUL politik NTB masih di tangan TGB -sapaan akrab Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi-. Buktinya, beberapa tokoh yang berkeinginan maju pada Pilkada NTB, 2018 mendatang merapat dan berharap bisa mendapat dukungan dari TGB.

Secara matematis, keinginan banyak tokoh untuk mendapatkan dukungan TGB memang ada logikanya. Bukan karena ketika Pilkada NTB, 2018 berlangsung, TGB masih menjabat sebagai gubernur. Tetapi secara ketokohan, TGB mempunyai pengaruh besar. Selain TGB sebagai pimimpin organisasi Islam besar di NTB. Sehingga, secara elektoral, TGB mempunyai massa pemilih yang tidak kecil.

Dukungan TGB pada Pilkada NTB, 2018 adalah modal politik yang sangat mungkin menentukan kemenangan calon. Sehingga, Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah yang merupakan kakak kandung TGB disebut-sebut menjadi rebutan banyak tokoh untuk bisa menjadi pendampingnya pada Pilkada NTB, 2018.

Namun politik bukanlah ruang hitam putih. Politik membuka ruang kemungkinan yang banyak. Artinya, banyak kemungkinan bisa terjadi di dalam politik. Termasuk pada Pilkada NTB, 2018. Tidak menutup kemungkinan bisa lahir banyak kejutan. Termasuk kemungkinan terhempasnya tokoh yang diprediksi banyak pihak memiliki peluang menang yang besar. Semuanya bisa menjadi mungkin.

Karenanya, merencanakan kemenangan itu menjadi penting. Salah satu caranya, mempercepat keputusan dalam menentukan dukungan. Partai tidak baik “mengayunkan” emosi masyarakat dengan memperlambat memberi kepastian tentang calon yang diusung.

Keterlambatan memberi kepastian tentang calon yang diusung bisa melahirkan banyak soal. Diantaranya, dikhawatirkan, secara psikologis masyarakat mengalami “kelelahan” menunggu. Artinya, masyarakat mempunyai batas dan puncak “penantian”. Sehingga ketika masyarakat sudah berada pada puncak penantiannya. Tetapi, kepastian itu tidak juga hadir. Tidak menutup kemungkinan, masyarakat akan mengalami kekecewaan, bahkan mungkin kejengkelan. Akibatnya, calon yang diusung oleh partai yang bersangkutan akan ditinggalkan masyarakat.

Memberi kepastian lebih awal tentang calon yang diusung partai, tidak saja akan menguntungkan calon dan partai. Karena waktu perkenalan dan sosialisasinya panjang. Tetapi masyarakat mempunyai kesempatan yang panjang juga untuk mengenal calon.

Bukan tidak ada pengalaman, calon yang muncul terakhir kalah. Penyebabnya, boleh jadi karena masyarakat pemilih sudah memutuskan memberi dukungan pada calon yang lebih awal ditetapkan partai sebagai calon. Sehingga ketika ada calon yang datang belakangan meminta dukungan masyarakat, dia tidak mendapatkan dukungan seperti yang diharapkan. Sebab masyarakat sudah mempunyai pilihan.

Soal menang kalah pada setiap kontestasi. Termasuk dalam kontestasi politik memang tidak bisa dipastikan. Bisa saja calon yang muncul terakhir itu menang. “Pukulan” pada menit-menit terakhir menjadi penentu kemenangannya. Tetapi mempersiapkan dan memastikan lebih awal calon yang diusung, bisa menjadi ikhtiar yang membuka peluang kemenangan lebih besar.

Menimbang-nimbang calon yang akan diusung partai tidak ada yang keliru. Yang penting, opini masyarakat tetap bisa dijaga. Masyarakat tidak boleh salah mengerti dengan sikap partai dan calon yang diusung. Keterlambatan memastikan calon yang diusung partai sangat memungkinkan melahirkan opini yang “liar” dan merugikan calon dan partai. Persoalannya, Pilkada bukan berada pada ruang hampa yang tidak memiliki kepentingan. Pilkada bisa menjadi medan pertempuran politik yang persaingannya sangat ketat. Sehingga bisa saja ada yang “tergelincir” melakukan praktik-praktik politik yang merugikan kompetitornya. Artinya, kontestasi bisa menjadi tidak sehat dan tidak berada pada ruang demokrasi yang mendidik dan saling menghargai.

Memang tidak mudah partai memutuskan calon yang diusung. Pertimbangannya tentu sangat ketat. Termasuk mungkin dalam membuat kesepakatan. Apalagi, jika partai harus melakukan koalisi. Karena tidak cukupnya syarat mengusung calon sendiri.

Yang relatif berat dijaga pada koalisi adalah harmonisasi. Terutama harmonisasi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah menang dan melaksanakan amanahnya sebagai pemimpin daerah.Tidak sedikit, harmonisasi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kita dengar-dengar retak setelah beberapa lama menjabat. Akibatnya, banyak energi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan mungkin juga partai pengusung tersita untuk urusan yang tidak produktif dan tidak penting bagi kebaikan masyarakat.

Mungkin saja, kesepakatan-kesepakatan tentang saling menjaga harmonisasi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah menang menjadi sesuatu yang alot di tingkat komunikasi koalisi partai. Sehingga memastikan calon yang diusung menjadi tidak bisa segera. Sebab bisa menjadi sesuatu yang sangat “menyakitkan” jika ada wakil kepala daerah yang “dikunci” oleh kepala daerah tanpa mendapatkan peran yang wajar ketika menjabat. Termasuk mungkin, menyepakati hal-hal lain yang berhubungan dengan cara memenangkan Pilkada.

Melihat gambar tokoh yang tersebar dan terpasang di beberapa tempat, sesungguhnya kita sudah mempunyai gambaran tentang tokoh-tokoh yang akan bertarung pada Pilkada NTB, 2018. Yang masih menjadi teka-teki adalah siapa yang diusung partai dan siapa yang memenuhi syarat menjadi calon melalui jalur independen.

Yang menarik dan membuat penasaran adalah kepastian tentang siapa berpasangan dengan siapa. Termasuk siapa yang didukung TGB, dan Siti Rohmi Djalilah berpasangan dengan siapa? Saya juga tidak tahu dan tidak faham. Sehingga saya menjadi bagian dari orang yang penasaran. Mungkin juga akan ada kejutan-kejutan. Kita tunggu saja. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. ***