Menggagas ‘’Sail’’ SAMOTA

Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi warisan setiap rezim pemerintahan adalah disparitas pembangunan antarwilayah yang tetap terjal. Betapa tidak. Pulau Jawa yang luas daratannya hanya 6,5 persen dari total daratan Indonesia, menyumbang 58 persen bagi perekonomian (PDB) nasional. Sumatera berkontribusi 24 persen, Kalimantan 8,9 persen, Bali, NTB, NTT 2,6 persen, Sulawesi 4,6 persen, Maluku dan Maluku Utara 0,4 persen, dan Papua 1,5 persen.

Jika disparitas pembangunan antarwilayah semacam itu tidak segera dibenahi, dapat dipastikan dayasaing ekonomi nasional tetap terpuruk. Penikmat hasil-hasil pembangunan tidak merata. Kesenjangan sosial akan semakin terjal. Kemiskinan pun akan tetap eksis dan menjadi penyakit akut yang mendera bangsa.

Ada banyak cara bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah. Salah satu dari sekian banyak opsi adalah melakukan transformasi pembangunan melalui “Sail Indonesia.” Kegiatan ini sebenarnya telah dilakukan sejak 2009, di era pemerintahan Presiden SBY. Sebut saja Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi-Belitung 2011, Sail Morotai 2012, Sail Komodo 2013, Sail Raja Ampat 2014. Sail Indonesia ke-7, yaitu Sail Tomini, acara puncaknya dihadiri oleh Presiden Jokowi, digelar di kawasan Teluk Tomini, pada 19 September 2015.

Jika ditelisik lebih dalam, program Sail Indonesia dihajatkan untuk lebih mengenalkan Indonesia di pentas dunia. Sekaligus ajang promosi potensi dan pariwisata setempat. Di sisi lain, juga dimaksudkan untuk akselerasi pembangunan wilayah dan daerah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi multisektor dan multipihak. Dengan demikian daerah yang selama ini tertinggal, bisa menjadi pusat pertumbuhan (growth poles) baru bagi Indonesia.

Namun kenyataannya, tujuh daerah yang telah menjadi tuan rumah Sail Indonesia, tetap saja tertinggal dan miskin. Artinya, tidak ada geliat pembangunan yang akseleratif guna menekan disparitas pembangunan wilayah, sesuai tema dan tujuan masing-masing even Sail Indonesia. Jawa tetap semakin kuat menancapkan diri sebagai episentrum ekonomi Indonesia. Lalu apa yang salah?

Kesalahan utama, menurut Dahuri (2016) dalam Sail Tomini, Pembangunan Daerah dan Poros Maritim Dunia, adalah karena salah kaprah. Selama ini Sail Indonesia sebagian besar diisi dengan hal-hal yang sifatnya serimonial. Begitu selesai acara puncak yang selalu dihadiri Presiden atau Wakil Presiden, maka selesai sudah hajatan tanpa diikuti agenda-agenda prioritas yang berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan hanya untuk mengejar citra, supaya populer, sehingga mendapat rekognisi pimpinan. Lebih dari itu mendapat simpati rakyat.

Belajar dari pengalaman, tentu membuat kita harus bekerja lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tujuan yang baik tidak boleh digugurkan oleh tunalaksana bias tujuan, apalagi sekadar seremoni. Sail Indonesia yang telah mampu menarik perhatian dunia, perlu dilanjutkan.

Bagi kita di Provinsi NTB, Teluk Saleh dengan luas 212.300 hektar (hampir separuh luas Pulau Lombok, atau lebih dari tiga kali luas Kota Mataram) merupakan salah satu teluk terbaik Indonesia. Menurut Rokmin Dahuri, pakar Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004, Teluk Saleh sangat cocok dan memenuhi syarat sebagai lokasi acara puncak Sail Indonesia. Momentum pelaksanaan Sail SAMOTA dapat dilakukan bertepatan dengan peringatan meletusnya Gunung Tambora  11 April.

Namun, jika Sail SAMOTA menjadi kenyataan, maka perlu pembenahan. Dibutuhkan inovasi-inovasi kegiatan yang bisa menjadikan Teluk Saleh yang kaya sumberdaya alam, bagai “Akuarium Raksasa Dunia” itu, menjadi role model pembangunan wilayah berbasis maritim. Mampu berubah dari wilayah tertinggal dan miskin menjadi maju dan sejahtera. Dalam hal ini inisiatif dan inovasi daerah menjadi faktor kunci.

Mengingat kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya jauh dari episentrum ekonomi nasional (Pulau Jawa), maka pola pembangunannya harus menggunakan pendekatan “big push” atau dorongan besar. Artinya ukuran unit usaha ekonomi yang dikembangkan relatif besar namun sesuai dengan basis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat.

Sektor-sektor ekonomi maritim Teluk Saleh yang sangat potensial dan prospektif dikembangkan, harus dipaduserasikan dengan optimalisasi sumberdaya di daratan. Misalnya potensi daratan berupa peternakan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan kehutanan. Program “big push”  Teluk Saleh, akan suskses jika pemerintah bisa meyediakan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang memadai. Sistem logistik wilayah yang terkoneksi dengan sistem logistik nasional. Sail SAMOTA, mengapa tidak.

Pemerintah dan seluruh stekeholder pembangunan NTB pasti punya satu tekad untuk memajukan daerah. Menjadikan NTB ke depan lebih baik dari hari-hari ini. Bukankah NTB sebuah provinsi kepulauan? Maka itu, mari kita lakukan reorientasi pembangunan NTB. Jika selama ini aktivitas pembangunan bertumpu di daratan. Saatnya kita harmonikan pengelolaan sumberdaya  di Lautan dan daratan. Ekonomi maritim adalah ladang baru kesejahteraan. Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya. Insya Allah!