KLU Kekurangan 57 Unit Lumbung

Tanjung (Suara NTB) – Badan Ketahan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) KLU, menargetkan jumlah lumbung pangan di masyarakat meningkat secara signifikan. Dalam rencana strategis (renstra) 5 tahun, ditetapkan tiap-tiap desa harus memiliki 4 lumbung di Kelompok masyarakat.

Hal itu diungkapkan Kepala BP4K, Nurtha Dharma Sucaka, melalui Kabid Penyuluhan, Sukandar, SP., Selasa (25/10). Keberadaan lumbung menjadi sangat penting mengingat pangan cadangan masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Hanya saja, sejauh ini diakui bahwa jumlah lumbung yang ada masih sangat minim.

Iklan

“Sekarang ini kita menyasar minimal 2 lumbung di satu desa, dari target ini saja kita masih belum terpenuhi. Dalam renstra kita mendorong penambahan jumlah, karena 2 lumbung per desa kita anggap tidak cukup,” katanya.

Sukandar menyebut, dari 33 desa di KLU, jumlah lumbung yang eksisting sebanyak 19 unit. Ditambah dengan 7 lumbung yang masih dalam proses, potensi jumlah meningkat menjadi 26 unit. Sedangkan sarana pendukung lain berupa lantai jemur, sebanyak 22 unit ditambah 7 yang masih diproses menjadi 29 unit lantai jemur.

Mengambil asumsi jumlah desa terbanyak 10 tahun ke depan menjadi 43 desa dengan 4 lumbung di KLU, maka kekurangan lumbung pangan mencapai 146 lumbung dari total 172 lumbung. Sebaliknya dari kalkulasi minimum 33 desa dengan 2 lumbung, Pemda masih harus menambah alokasi dana untuk 40 lumbung, sehingga memenuhi 66 lumbung di 33 desa.

Selain Lumbung, Pemda juga harus berpikir keras bagaimana memenuhi ketersediaan lantai jemur sebagai bagian tak terpisahkan dari lumbung. Saat ini, dengan 29 unit lantai yang ada, KLU masih kekurangan 143 lantai untuk 43 desa, atau kekurangan 37 lantai jempur jika di 33 desa masing-masing dipenuhi 2 lantai.

Menyadari besarnya kekurangan itu, BP4K berharap dapat menggenjot jumlah lumbung dan lantai jemur sebagai skala prioritas. BP4K belum berpikir bagaimana memenuhi harapan masyarakat, terhadap dua jenis sarana dan prasarana pendukung lain, seperti Rice Milling Unit (RMU) dan kendaraan roda 3 untuk mengangkut hasil panen.

“Kita terus berkoordinasi dengan pusat agar dapat dibantu dari APBN untuk 2 unit, sedangkan 2 unit lagi kita harap bisa masuk tiap tahun di APBD, sehingga dari 2 unit per desa bisa bertambah jadi 4 unit per desa,” papar Sukandar.

Dari 33 desa itu pula, program pengadaan lumbung dan lantai jemur diproritaskan pada desa-desa yang potensial menghasilkan padi dan jagung. Dua jenis komoditas ini berperan dalam mendukung stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, tak dipungkiri bahwa di masyarakat yang tak memiliki lahan sawah mereka juga membudidayakan komoditas pangan non beras, seperti umbi-umbian dan hasil perkebunan. Menurut dia, penting untuk disikapi pengadaan lumbung di desa tanpa sawah tersebut, terkecuali di Desa Gili Indah. (ari)