Klarifikasi Izin Transmart, Komisi I Datangi BPMP2T

0

Mataram (Suara NTB) – Komisi I DPRD Kota Mataram, Selasa, 15 November 2016 mendatangi kantor BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram. Kedatangan mereka guna mengklarifikasi kasus Transmart yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Terlebih kasus Transmart ini telah ditangani pula oleh Kepolisian.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta yang memimpin rombongan komisi yang membidangi masalah perizinan ini, mengaku banyak mendapat laporan maupun pengaduan dari masyarakat. ‘’Dari masalah kepegawaian sampai masalah perizinan,’’ sebutnya di hadapan jajaran BPMP2T Kota Mataram. Salah satu perizinan yang menjadi sorotan di media adalah izin lingkungan atas pembangunan Transmart di Cakranegara.

IKLAN

Menanggapi Komisi I, Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa didampingi Sekretaris BPMP2T Kota Mataram, Ir. Bambang Juni Wartono berikut empat kepala bidang menyampaikan, bahwa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Transmart telah diterbitkan pihaknya. Penerbitan izin ini setelah melalui kajian oleh tim yang beranggotakan perwakilan 13 SKPD.

Namun Cok mengakui bahwa IMB itu terbit tanpa menunggu Amdal. ‘’Kalau kita menunggu Amdalnya jadi, itu memakan waktu empat sampai lima bulan. Kalau digabungkan dengan izin yang lain, dalam hal ini bisa sampai enam bulan setengah. Ini jelas bertentangan dengan prinsip pelayanan yang mudah, murah dan cepat,’’ terangnya. Kendati demikian, Cok menegaskan, langkah menerbitkan IMB bagi Transmart dipastikan tidak keliru.

Dasarnya adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup). ‘’Aturan membolehkan adanya rekomendasi ini,’’ imbuhnya. ‘’Walaupun Amdal belum keluar tapi prosesnya sudah pada tahap teknis, itu sudah bisa menjadi acuan bagi LH untuk mengeluarkan rekomendasi. Itu sudah bisa dipertanggungjawabkan,’’ katanya. Pada bagian lain, Cok mengatakan bahwa mencari investor cukup sulit. ‘’Jadi mari biarkan investor bekerja dengan aman dan nyaman,’’ ucapnya.

Pernyataan Kepala BPMP2T Kota Mataram, langsung dikritik oleh anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Abdul Rachman. Bahwa yang dipersoalkan dalam kasus Transmart adalah izin Amdal. Lalu, BPMP2T Kota Mataram menerbitkan IMB hanya berdasarkan rekomendasi dari BLH. ‘’Jelas itu salah,’’ cetusnya. Rekomendasi itu, lanjutnya, hanya dasar untuk mengurus ke tahap selanjutnya.

Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini mengingatkan, jangan sampai hanya karena kepentingan ingin menarik investor, efeknya tidak dipikirkan. ‘’Jangan sampai karena tidak ada ketelitian, berdampak kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (fit)