Klaim Warga, Lahan Bermasalah di Kawasan Mandalika, Tembus 200 Hektar

Praya (Suara NTB) – Luasan lahan di dalam kawasan Mandalika Resort yang masih bermasalah diklaim masyarakat lebih dari 200 hektar. Bukan 109 hektar seperti yang diungkapkan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC). Masyarakat pun meminta pemerintah terutama pihak ITDC selaku pengelola lahan, untuk menyelesaikan persoalan luasan lahan terlebih dahulu. Baru bicara besaran ganti rugi lahan kepada masyarakat pemilik lahan.

“Jadi kalau ada yang bicara luas lahan bermasalah di dalam kawasan Mandalika 109 hektar, itu keliru. Luasan sesungguhnya 200 hektar lebih,” sebut tokoh masyarakat Desa Kute, L. Gede Ketum. Menurutnya, jika bicara luas lahan yang belum dibebaskan sama sekali, bisa jadi luasnya sekitar 109 hektar, seperti itu klaim pihak ITDC.

Iklan

Tetapi jika bicara lahan bermasalah, luasannya jauh lebih banyak lagi. Karena persoalan lahan di kawasan Mandalika terbilang cukup kompleks. Bukan hanya masalah lahan yang belum dibebaskan sama sekali. Karena ada juga lahan yang pembayaranya kurang dari kesepakatan. Kemudian, ada lahan yang salah ukur. Dimana ketika diukur lahan tersebut, masuk jadi bagian dari lahan pemilik lain. Ada pula lahan yang dijual oleh ahli waris secara sepihak.

“Jadi persoalan lahannya sangat kompleks. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Dimana ada lahan yang belum dibebaskan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah bisa memfasilitasi penyelesaian pembicaraan terkait luasan lahan yang bermasalah dengan pihak ITDC. Baru kemudian melangkah ke persoalan ganti rugi. Jangan sampai, hanya persoalan lahan yang belum dibebaskan saja yang diselesaikan. Sementara, lahan yang nampaknya sudah tidak bermasalah, tetapi sesunggunya bermasalah justru tidak diselesaikan.

“Selesaikan persoalan detail luas lahan yang bermasalah dulu. Baru melangkah ke pembicaraan terkait ganti rugi atau apapun namanya. Karena jika tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan memicu persoalan baru. Sehingga proses  pengembangan kawasan Mandalika tidak akan bisa berjalan tenang,” papar Gede Ketum.

  Buntut Sengketa Lahan, Plang Pembangunan Kampus Poltekpar Lombok Dirusak

Terkait masalah dukungan untuk pengembangan kawasan Mandalika, menurutnya masyarakat sangatlah mendukung. Karena dengan jalan itulah, harapan satu-satunya masyarakat lingkar kawasan untuk bisa merubah taraf perekonomian. Tetapi bukan berarti lantas mengabaikan hak masyarakat lingkar kawasan.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Pujut, L. Wirakse, mengaku masih akan ada pembahasan lanjutan terkait persoalan lahan bermasalah di dalam Kawasan Mandalika. Hal ini diperlukan guna menindaklanjuti hasil pembahasan di tingkat pusat beberapa waktu lalu. Dengan kata lain, proses ini belum selesai. Sampai pada pembicaraan tentang nilai ganti rugi.

Dalam hal ini, masyarakat pastinya juga akan diajak berbicara untuk menentukan solusi dan jalan penyelesaian atas persoalan lahan tersebut. Sehingga, persoalan lahan di dalam kawasan bisa segera tuntas. Dengan begitu, proses pengembangan kawasan Mandalika bisa segera berjalan.

“Prinsipnya ini demi kepentingan semua pihak. Jadi semua elemen di daerah ini harus ikut mendukung,” pungkasnya. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here