Klaim Pembayaran Penanganan Covid-19 Tidak Ditolak Pusat

H. Lalu Herman Mahaputra. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengklarifikasi bahwa tidak satupun klaim pembayaran penanganan pasien Coronavirus Disease atau Covid-19 ditolak. Pemerintah pusat masih menunggu kebijakan untuk verifikasi pembayaran.

“Jadi saya luruskan tidak ada klaim pembayaran yang ditolak,” tegasnya dikonfirmasi, Kamis, 2 Juli 2020. Pihaknya telah mengajukan klaim pembayaran sejak Maret, April dan Mei sebesar Rp7 miliar. Kementerian Kesehatan baru membayar Rp1,2 miliar. Sisa klaim Rp5,8 miliar akan ditagih sambil menunggu kebijakan apakah dilakukan verifikasi kembali atau sebaliknya.

Iklan

Dokter Jack, sapaan akrabnya Direktur RSUD ini mengaku, tidak tahu menahu informasi 75 pasien Covid-19 ditolak klaim pembayaran karena alasan tidak layak diverifikasi. Pemerintah pusat tidak boleh sepihak tidak membayar. Menurutnya, harus ada data riil disampaikan sehingga perkaranya jelas.

Proses verifikasi Dinas Kesehatan NTB tidak memiliki kewenangan. Pengajuan klaim pembayaran langsung diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Apa alasannya ditolak harus jelas. Kami sendiri yang menangani pasien. Harus buka – bukaan data. Dan, saya kira ini tidak valid,” sindirnya.

Pemerintah daerah memiliki konsekuensi membiayai pembayaran pasien yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat jika dinilai tidak layak berdasarkan hasil verifikasi. Pemkot kata Jack, tidak menyediakan anggaran untuk pembiayaan penanganan pasien Covid-19. Pembiayaan telah dijanjikan oleh pemerintah pusat.

Estimasi klaim pembayaran 75 pasien Covid-19 tidak berani diprediksi. Pasalnya, biaya relatif tergantung diagnosis dan berapa lama menjalani perawatan. “Tidak bisa kita mengatakan sekian. Karena beda dengan pasien reguler BPJS,” bebernya.

Sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) bisa saja rumah sakit mencari keuntungan. Vonis terpapar Covid-19 justru menimbulkan keresahan masyarakat. Dia menegaskan, diagnosis dokter apakah pasien positif Covid-19 atau tidak dilihat dari hasil polymerase chain reaction (PCR). Hasilnya dilampirkan di samping merawat penyakit penyerta atau komorbitnya. “Kalau hasil swabnya positif, dilampirkan dokumennya,” demikian kata dia. (cem)

  Sebelum Dipindah, Penempatan Pedagang Kebon Roek Dibuatkan Zonasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here