Kisruh Pemilihan Pimpinan DPD RI, Ini Permintaan TGB kepada Wapres

Jakarta (suarantb.com) – Kisruh pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menarik perhatian Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Diketahui, salah satu putra asal NTB yang menjadi Wakil Ketua DPD RI yakni Prof. Farouk Muhammad  kena imbas kekisruhan tersebut.

Pada pembukaan seminar nasional  dengan tema “Dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia, Jejak Perjuangan TGKH.M. Zainuddin Abdul Madjid (1940-1997)” di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang dihadiri langsung Wakil Presiden (Wapres), Drs. H. M. Jusuf Kalla,  TGB secara langsung menyampaikan permintaan kepada Wapres supaya membantu  menyelesaian kekisruhan yang terjadi di DPD.

Iklan

Hal tersebut disampaikan TGB saat menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad pada acara tersebut.

“Yang terhormat Wakil Ketua DPD RI, bapak Farouk Muhammad, sampai hari ini warga NTB sebagai Wakil Ketua DPD. Kita minta tolong kepada pak Wapres supaya dibantu diselesaikan,” harap TGB, Rabu, 5 April 2017.

Hal tersebut sontak membuat para tamu undangan yang hadir tersenyum. TGB mengatakan merupakan suatu kehormatan  bagi warga NTB, jika Farouk yang merupakan putra daerah asal Bima itu tetap menjadi Wakil Ketua DPD.

“Supaya beliau tetap jadi Wakil Ketua DPD. Karena ini kehormatan juga bagi warga NTB pak (Wapres),” pinta TGB.

Sementara itu, Wapres RI, Drs. H. M. Jusuf Kalla yang dikonfirmasi usai acara tak berkomentar banyak soal kekisruhan pemilihan pimpinan DPD tersebut. Termasuk ketika ditanya rangkap jabatan Ketua DPD yang terpilih beberapa hari lalu, Oesman Sapta Odang yang juga masih  menjabat Wakil Ketua MPR RI. “Soal itu,  MPR dan DPD-lah yang selesaikan,” katanya.

Oesman Sapta Odang memimpin DPD didampingi dua wakil ketua yakni Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD No. 1 Tahun 201w7 yang mengatur perubahan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun enam bulan.

Pasalnya, kedua tata tertib tersebut dinilai bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan putusan MA itu, DPD tidak punya dasar hukum untuk memilih unsur pimpinan DPD periode April 2017 – September 2019. Namun, pada Selas dini hari, 62 dari 132 anggota DPD yang masih tersisa dalam sidang paripurna DPD secara aklamasi memilih Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here