Kisruh BPPD NTB, Sekda Sebut Hadi Faishal Setujui Arahan Gubernur

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menyatakan, kisruh penentuan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB akan segera berakhir.  Kedua kubu, baik H. Fauzan Zakaria dan H. Lalu Abdul Hadi Faishal dikatakan sudah sepakat melakukan kompromi. Bahkan, Ketua BPPD NTB hasil voting, H. Abdul Hadi Faishal, menurut Sekda sudah setuju dengan arahan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

 

Iklan

“Kan sudah ketemu saya. Beliau (Hadi Faishal) juga mengatakan apa arahan Pak Gubernur, kita akan ikuti. Sudah saya sampaikan arahan gubernur,’’ kata Rosiady ketika dikonfirmasi usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Rabu, 2 Mei 2018 siang.

Ketika ditanya siapa yang akan ditetapkan menjadi Ketua BPPD NTB? Sekda mengatakan, mereka yang nantinya dikukuhkan oleh gubernur. Ketua BPPD NTB periode mendatang itu nantinya merupakan hasil musyawarah sembilan anggota penentu kebijakan BPPD NTB.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, sembilan anggota BPPD NTB itu akan segera melakukan musyawarah menentukan ketua. Tadinya direncanakan musyawarah ini dilaksanakan pada 29 April lalu. Namun, karena dirinya berada di luar daerah, sehingga musyawarah tidak jadi dilaksanakan.

Rosiady menambahkan, persoalan BPPD ini telah diserahkan oleh gubernur kepada dirinya. Untuk menyelesaikan kekisruhan penentuan BPPD NTB ini, Sekda menyerahkan pada musyawarah sembilan anggota penentu kebijakan yang ada.

‘’Tak ada (yang ngotot). Silakan dimusyawarahkan. Saya mendukung hasil kompromi. (Paling lambat) secepatnya. Saya tunggu undangan dari mereka. Pas saya diundang sudah selesai pembicaraannya,’’ tandasnya.

Kisruh penentuan Ketua BPPD NTB sudah hampir sebulan. Hingga kini belum ada titik temu antara kedua kubu yang memperebutkan kursi sebagai Ketua BPPD NTB. Pemerhati Kebijakan Publik NTB, Ulfatul Akbar, S. AP, M. AP menyarankan pimpinan daerah menanggalkan kepentingan agar kisruh kepengurusan BPPD segera berakhir. Pimpinan daerah dalam hal ini gubernur dan Sekda harus menjadi mediator, tidak memihak kepada salah satu orang yang memperebutkan posisi sebagai Ketua BPPD NTB.

‘’Jadi, pemerintah provinsi harus menjadi mediator. Walaupun tidak dalam posisi menentukan. Sebagai mediator, kita harus melihat kepentingan NTB, kepentingan masyarakat banyak. Melibatkan semua pihak dalam proses rekonsiliasi,’’ kata Akbar.

Akbar melihat ada kecenderungan pimpinan daerah melakukan intervensi terhadap penentuan calon Ketua BPPD NTB. Sementara berdasarkan aturan, penentuan Ketua BPPD NTB merupakan hasil pemilihan atau musyawarah dari sembilan anggota penentu kebijakan BPPD NTB.

Masing-masing orang yang mengklaim diri sebagai Ketua BPPD NTB punya argumen. Ada yang mengatakan dia menang berdasarkan hasil musyawarah. Satunya lagi mengatakan dia menang berdasarkan hasil voting atau pemungutan suara sembilan anggota penentu kebijakan BPPD NTB.

‘’Ini mana yang benar? Inilah, Pemprov ini seharusnya meng-clear-kan masalah itu. Walaupun masalah penentuan ketua itu tidak ada domainnya bagi pemerintah provinsi. Tetapi minimal, ketika ada salah satu pejabat yang cenderung kepada salah satu calon, maka harus di-clear-kan dulu. Mekanisme internal yang dilakukan oleh sembilan orang itu apakah sudah benar atau tidak,’’ ujarnya.

Sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa Pemprov melakukan intervensi terhadap penentuan Ketua BPPD NTB. Pasalnya, dua orang yang mengklaim diri sebagai Ketua BPPD, yakni H. Fauzan Zakaria dan L. Abdul Hadi Faishal punya background masing-masing yang punya kepentingan di bidang pariwisata.

Akibat kekisruhan ini, kalangan DPRD NTB telah mengancam akan menyetop  hibah kepada BPPD. Menurutnya, hal ini menjadi sebuah warning, supaya Pemprov segera menyelesaikan dualisme kepengurusan BPPD NTB ini. Jika hibah kepada BPPD disetop, maka akan berpengaruh terhadap kualitas promosi pariwisata.

Akbar mengatakan, salah satu tugas BPPD adalah memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di NTB untuk melakukan promosi. Misalnya, para pelaku pariwisata dan masyarakat. Menurutnya, para pelaku pariwisata membutuhkan kepastian kepengurusan BPPD NTB. Jika kepengurusan lembaga promosi pariwisata daerah ini tidak pasti, maka orang akan ragu berkunjung ke NTB.

Menyinggung mengenai salah satu kriteria Ketua BPPD harus bisa berbahasa Arab, dianggap kurang tepat. Seharusnya, kata Akbar, dalam birokrasi yang dilihat adalah prestasi. Prestasi seseorang dapat diukur dari rekam jejaknya. “Sehingga terkonfirmasi, tidak menjamin kemudian  ketika bisa berbahasa Arab, promosi wisata akan lebih baik,” katanya.

Akbar mengatakan fungsi ketua adalah me-manage sumber daya yang ada untuk ikut serta dalam mempromosikan pariwisata NTB. bukan hanya orang-orang yang berkepentingan di sektor wisata secara langsung. Tetapi BPPD juga harus mampu meyakinkan masyarakat agar terlibat secara massif dalam mempromosikan pariwisata daerah.

Artinya, selain pelaku wisata, masyarakat juga merasa memiliki pariwisata yang ada. Sehingga ketika orang luar datang, tidak lagi bertanya kepada pemandu wisata (guide). Tetapi masyarakat sudah mampu menjelaskan destinasi-destinasi wisata yang ada. Rasa memiliki pariwisata ini akan tumbuh jika masyarakat dilibatkan secara massif oleh BPPD.

‘’Selama ini yang terjadi, peningkatan SDM itu hanya ada di pengusaha  travel, hotel atau asosiasi wisata lainnya. Keterlibatan masyarakat dimana? Dalam kebijakan publik, keterlibatan masyarakat yang harus di kedepankan,’’ paparnya.

Dosen Univeristas Muhammadiyah Mataram ini mengatakan, orang yang diberikan kepercayaan mengurus BPPD merupakan tugas yang mulia. Pasalnya, perkembangan pariwisata akan memiliki multiplier effect  ke sektor-sektor lainnya. Jika ada wisatawan yang berkunjung ke NTB, maka pasti akan membeli oleh-oleh. Artinya, industri kreatif akan bergerak.

Jika terjadi kekisruhan, maka promosi akan mendek. Akibatnya, bisa saja wisatawan yang berkunjung akan berkurang. Apabila wisatawan berkurang maka berdampak terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. “Kalau berkepanjangan, ini akan memperburuk citra pariwisata kita. Pasti ada efeknya,” kata Akbar. (nas)