Kini, Bawaslu Berwenang Tindak Pelanggar Pemilu

Mataram (suarantb.com) –  Berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua UU nomor l tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menindak tegas para pelanggar pemilu.

Hal tersebut dikatakan Komisioner Bawaslu NTB, Bambang Karyono di kantornya, Senin 25 Juli 2016. Ia mengatakan,  sebelumnya Bawaslu hanya punya wewenang untuk memberi rekomendasi saja,baik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau kepolisian.

Iklan

Dengan disahkannya UU tersebut maka Bawaslu bisa langsung membuat keputusan pelanggaran Pemilu. Adapun Polisi dan Jaksa nantinya akan berada di bawah struktur kerja Bawaslu sebagai bagian dari perangkat Bawaslu.

“Sekarang anggota KPU sekaligus penyidik kepolisian berada di bawah struktur Bawaslu untuk mempercepat birokrasi pengawasan,” ujarnya.

Terkait pelanggaran apa saja yang menjadi kewenangan Bawaslu?Bambang menyebutkan pelanggaran yang memiliki unsur-unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang meliputi politik uang dan sejenisnya.

“Tapi tidak ujuk-ujuk memberi sanksi. Yang jelas yang TSM. Seperti politik uang dan sebagainya,” pungkasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here