Kinerja Tak Baik 183 PTT Terancam Diberhentikan

Kepala BKPSDM Baiq Nelly Kusumawati didampingi Kabid Pengembangan Aparatur H. Ahmad Mujahiddin memberikan pengarahan pada evaluasi kinerja PTT di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Rabu, 30 Desember 2020. Sekitar 183 pegawai non PNS terancam diberhentikan karena memiliki kinerja tidak baik dan cukup baik. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengevaluasi kinerja pegawai tidak tetap di Lingkup Pemerintah Kota Mataram. Sekira 183  PTT terancam diputus kontrak atau diberhentikan karena kinerja tak baik.

Kepala BKPSDM Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, evaluasi dilakukan dengan menghadirkan masing – masing pimpinan organisasi perangkat daerah untuk mengumpulkan penilaian terhadap kinerja pegawai tidak tetap di tahun 2019 lalu. Penilaian itu akan dimasukan ke dalam data aplikasi e – kinerja PTT. Secara otomatis aplikasi akan merumuskan hasilnya, sehingga tergambar kategori kinerja PTT di masing – masing OPD.

“Nanti akan terlihat jelas persentase penilaiannya kurang, cukup,baik dan sangat baik,” jelas Nelly ditemui usai rapat di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram,Rabu, 30 Desember 2020. Tenaga non aparatur sipil negara ini dibutuhkan terutama mengerjakan hal teknis. Seperti, tenaga teknologi informasi, cleaning service, sopir dan penjaga kantor. Nelly menjelaskan,hasil evaluasi kinerja akan diserahkan ke sekretaris daerah. Sekda sambungnya, akan mempersentasikan ke pejabat pembina kepegawaian. Walikota selaku PPK akan memutuskan apakah memperpanjang atau memutus kontrak.

Berdasarkan data dari OPD terdapat 183 PTT terancam diberhentikan. Penilaian kinerja mereka tidak baik dan cukup, sehingga riskan untuk dipertahankan. “Ada 20 orang penilaiannya tidak baik dan 163 kinerjanya cukup,” sebut Nelly. Persentase penilaian ini menjadi catatan untuk meningkatkan kinerja. Disatu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengawasi keberadaan tenaga non ASN.

Komisi Antirasuah ini bahkan meminta dilakukan pengurangan setelah formasi itu terisi melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Contohnya, tenaga guru banyak terisi di sekolah – sekolah sehingga memiliki konsekuensi pengurangan jam mengajar bagi guru non ASN. “Kasian juga kalau dipertahankan jam ngajarnya juga berkurang,”tandasnya.

Mantan Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram ini menambahkan, pihaknya menjadwalkan menggelar inspeksi mendadak ke masing – masing OPD pada awal tahun 2021 mendatang. Nelly ingin membuktikan kinerja PTT sesuai fakta di lapangan atau sebaliknya. Selama ini, pihaknya memiliki kendala PTT dengan penilaian buruk dipindah ke bidang berbeda atau diganti dengan pegawai yang lain. “Makanya harus dicek apakah setelah dipindah kinerjanya lebih baik atau sebaliknya,” demikian kata Nelly. (cem)