Kinerja Pencegahan Korupsi, Empat Daerah Jadi Sorotan

0
Ibnu Salim (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, capaian kinerja program pencegahan korupsi di Provinsi NTB mencapai 77 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun ada empat daerah di NTB yang jadi sorotan. Sebab, capaian kinerja program pencegahan korupsi mereka di bawah rata-rata provinsi, yakni Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Lombok Timur.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan, semua Pemda ditekankan lebih progresif untuk mencapai kinerja dalam program pencegahan korupsi. Namun bagi daerah yang masih rendah capaiannya, KPK mengingatkan Pemda bersangkutan.

IKLAN

“Langsung diingatkan oleh KPK yang capaiannya masih rendah. Dengan komunikasi terbuka (melalui telekonferensi) ketahuan kelemahan  kepala daerah masing-masing,’’ kata Ibnu dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Ibnu menyebutkan, berdasarkan progres rencana aksi Korsupgah NTB pada 8 area intervensi hingga 9 Januari lalu, rata-rata capaiannya 77 persen. Capaian kinerja Pemda yang tertinggi 87 persen, sedangkan terendah 70 persen.

Sesuai data KPK, Lombok Tengah memiliki progres capaian rencana aksi Korsupgah tertinggi, yaitu sebesar 87 persen. Kemudian disusul Kota Mataram 85 persen, Pemprov NTB 84 persen, Dompu 79 persen, Lombok Barat 78 persen dan Lombok Utara 77 persen. Sedangkan empat daerah capaian kinerjanya di bawah rata-rata NTB, Kota Bima 74 persen, Kabupaten Sumbawa 73 persen, Sumbawa Barat 73 persen dan Lombok Timur 70 persen.

‘’Semua Pemda  rata-rata ditekankan lebih progresif. Untuk yang capaiannya rendah, itu yang kita atensi nanti dengan memberikan pendampingan,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini.

Meskipun di tahun 2020 ini ada bencana wabah Covid-19, kata Ibnu, KPK tetap akan melakukan pemantauan terhadap rencana aksi Korsupgah. Pemda akan terus ditagih mengenai progres capaian kinerja program pencegahan korupsi di daerah ini sesuai rencana aksi yang telah dibuat.

‘’Misalnya, APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) berapa penambahan auditornya. Apakah bisa dilaksanakan di 2020, karena kondisi Covid-19. Kemudian aspek penerimaan daerah seperti apa, mungkin ada kendala. Itu yang dilaporkan,’’ tandasnya.

Khusus untuk Pemprov NTB, ada tujuh area yang menjadi intervensi dalam rencana aksi Korsupgah. Pertama, aspek perencanaan dan penganggaran APBD. Berdasarkan evaluasi KPK, ada lima item dalam rencana aksi Korsupgah dari aspek perencanaan penganggaran APBD yang sudah mencapai 100 persen.

Yakni, tersedianya aplikasi perencanaan APBD, terdokumentasikannya kegiatan Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum Perangkat Daerah, terdokumentasikannya RPJMD, integrasi perencanaan dan penganggaran serta penganggaran APBD. Sedangkan item standar satuan harga progresnya masih 30 persen dan analisis standar biaya masih nol.

Kemudian aspek pengadaan barang dan jasa, ada dua item rencana aksi yang progresnya sudah mencapai 100 persen. Yaitu, UKPBJ independen dan penayangan SIRUP. Kemudian Pokja mandiri progresnya 90 persen dan perangkat pendukung progresnya 85 persen. Sementara untuk item pelaksanaan tupoksi, progresnya baru 35 persen. Sedangkan pengendalian dan pengawasan masih nol.

Selanjutnya aspek pelayanan terpadu satu pintu, ada 8 item rencana aksi yang progresnya sudah 100 persen. Antara lain, pendelegasian kewenangan ke DPMPTSP, transparansi informasi, tracking sistem. Kemudian penanganan pengaduan, lokasi dan tempat layanan, ketersediaan aturan, pemenuhan kewajiban pemohon perizinan serta pengendalian dan pengawasan. Sementara, progres penerapan e-signature masih nol. Kemudian sistem perizinan online progresnya masih 50 persen.

Aspek kapabilitas APIP, tiga item rencana aksi progresnya sudah mencapai 100 persen. Yakni, kepatuhan anggaran, pelaksanaan probity audit dan pelaksanaan audit investigasi. Sedangkan kecukupan jumlah SDM dan kompetensi SDM APIP, progresnya masih 53 persen.

Aspek manajemen ASN, baru tiga item rencana aksi yang progresnya 100 persen. Yaitu, aplikasi penilaian kinerja, implementasi TPP dan kepatuhan pelaporan LHKPN. Sedangkan kepatuhan pelaporan gratifikasi progresnya baru 40 persen. Kemudian pola rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi dan pemberhentian pejabat progresnya 50 persen.

Aspek optimalisasi pendapatan daerah rata-rata capaiannya sudah tinggi. Untuk rencana aksi pada item adanya data base wajib pajak yang andal sudah mencapai 100 persen. Kemudian inovasi akselerasi peningkatan penerimaan daerah progresnya 95 persen.

Terakhir, aspek manajemen aset daerah, sebanyak empat item rencana aksi sudah mencapai 100 persen. Yaitu, tersedianya sistem pencatatan terkait BMD yang andal, pemanfaatan BMD sesuai peraturan perundangan. Adanya aturan pemindahtanganan yang sesuai aturan yang berlaku serta pengawasan dan pengendalian aset daerah. Sedangkan legalisasi kepemilikan BMD, progresnya 95 persen. (nas)