Kinerja Dinilai Mengecewakan, Kajari Loteng Didemo

Kajari Loteng Otto Sompotan menerima massa aksi di kantornya, Senin, 11 Januari 2021. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Peduli Keadilan NTB, Senin, 11 Januari 2021, menggelar aksi di halaman kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Aksi digelar untuk menuntut Kepala Kejari Loteng dicopot lantaran kinerjanya dinilai mengecewakan, karena banyaknya kasus-kasus yang mengendap tanpa ada penyelesaian yang jelas.

Dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian, massa mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Kajari Loteng saat ini. Menurutnya, banyak sekali kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan. Bukan hanya kasus-kasus besar, tapi kasus-kasus kecilnya pun tidak bisa dituntaskan.

Iklan

“Jangankan kasus besar, kasus kecil sekelas kasus Tipilu (tindak pidana pemilu) yang diduga melibatkan kepala desa Ungga tidak bisa tuntaskan. Jadi apa yang bisa diharapkan dari Kajari Loteng yang sekarang,” teriak Apriadi Abdi Negara, Koordinator Aksi.

Ia mengatakan, penegakan hukum yang dijalankan oleh Kejari Loteng sekarang ini ibaratnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, bahkan terkesan tebang pilih. Jadi kalau yang terlibat rakyat kecil, kasusnya akan dengan cepat dituntaskan. Tapi yang melibatkan pejabat di daerah ini, justru banyak tidak jelas penyelesaiannya. “Penegak hukum harusnya pro rakyat, bukannya malah pro kepada pejabat,” tambahnya.

Setelah beberapa saat orasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Otto Sompotan, S.H.M.H., keluar menemuai massa aksi. Ia pun menegaskan tidak ada istilah tebang pilih dalam penanganan kasus hukum. Semua yang melanggar hukum akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang ada selama bukti dan keterangannya lengkap.

“Apa yang disampaikan itu semua jadi bahan evaluasi kami untuk ke depan bisa terus memperbaiki diri. Tapi yang jelas, kami berusaha semaksimal mungkin bekerja menangani dan menuntaskan kasus-kasus yang ada,” ujarnya.

Khusus terkait kasus tipilu yang diduga melibatkan salah satu oknum kepala desa, Otto menegaskan sudah diproses. Hanya saja, karena masih ada berkas yang belum lengkap, sehingga belum bisa dituntaskan sampai saat ini. “Kami masih menunggu kelengkapan berkas perkara ini dari pihak kepolisian. Karena kewenangan penyelidikan ada di tangan pihak kepolisian. Kalau memang berkasnya sudah lengkap, pasti kita lanjutkan,” pungkasnya. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional