Khawatirkan Dampak Ponsel, Ponpes Nurul Ikhlas Buka Belajar Tatap Muka Lebih Awal

Ketua Yayasan Ponpes Nurul Ikhlas NW, Desa Sukaraja, Praya Timur, H. Muhsin Said (kanan), didampingi pengawas H. Ijasudin Khair (kiri). (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyebut penentuan izin sekolah tatap muka nantinya tak lagi berdasarkan zona risiko Covid-19 tetapi kewenangan dari pemerintah daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kementerian Agama.

Pemerintah telah melakukan menyesuaikan kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau Kemenag menentukan pemberian izin tatap muka untuk sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Kebijakan ini berlaku Januari 2021.

Hanya saja jauh sebelum pemerintah berinisiatif membuka belajar tatap muka Januari tahun depan, Ponpes Nurul Ikhlas NW, Lombok Tengah, telah memulainya tanggal 10 November lalu.

“Kita sudah mulai belajar tatap muka sejak 10 November kemarin,” kata Ketua Yayasan Ponpes Nurul Ikhlas NW, Desa Sukaraja, Praya Timur, Lombok Tengah, H. Muhsin Said, didampingi pengawas H. Ijasudin Khair, ditemui di Mataram, Rabu, 23 Desember 2020.

Menurutnya, jika sekolah memutuskan membuka belajar tatap muka, karena khawatir dampak Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terlalu lama. PJJ yang terlalu lama berdampak buruk bagi siswa. Mereka jadi ketagihan bermain ponsel, hingga lupa belajar. Sedangkan di satu sisi, orang tua belum siap berperan lebih sebagai guru saat anak-anak banyak di rumah.

“Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Sehingga kami putuskan untuk segera membuka belajar tatap muka,” jelasnya.

Ada banyak tidak baik PJJ mulai dari anak stres disebabkan oleh minimnya interaksi dengan guru, teman dan lingkungan luar ditambah tekanan akibat sulitnya PJJ. Di samping itu ada kesenjangan capaian belajar, di mana terdapat perbedaan akses dan kualitas selama PJJ yang dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda. Ada anak yang punya ponsel, ada pula anak yang tidak memiliki ponsel.

Walaupun demikian, keputusan membuka kegiatan belajar tatap muka diiringi juga dengan upaya pemenuhan  protokol kesehatan dan kesiapan sistem kesehatan lainnya. Mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer.  “Tetap kita ikut arahan pemerintah demi kesehatan siswa, tetap kita taat pada pemerintah,” ujarnya. (dys)