Khawatir Tingkat Partisipasi Pemilih, Wagub Minta Masyarakat Tak Malas Gunakan Hak Pilih di Pilkada

Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta masyarakat di tujuh kabupaten/kota dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang. Meskipun di masa pandemi, masyarakat diminta datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

‘’Kita gunakan hak suara kita, walaupun ini masa pandemi, jangan mau rugi. Kita semua punya hak suara untuk menentukan masa depan kita. Maka gunakan itu, tapi ingat, semuanya harus gunakan protokol kesehatan,’’ kata Wagub di Mataram, dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Iklan

Wagub mengaku memang ada kekhawatiran turunnya tingkat partisipasi pemilih di masa pandemi ini. “Maka dari itu, kita terus mengimbau supaya masyarakat tidak malas untuk memberikan suaranya di masa pandemi ini,” ujarnya.

Ia menekankan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Supaya Pilkada bisa dilalui dengan aman dan kondusif. Kemudian kasus Covid tak melonjak signifikan.

Seluruh kontestan yang bertarung dalam Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB juga harus siap menang dan siap kalah. Pilkada harus dilaksanakan dengan aman dan damai. Persatuan dan persaudaraan nomor satu. “Kalau rival itu pada saat pilkada saja,” katanya.

Tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, 9 Desember mendatang adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima.

Pemerintah sudah menetapkan hari H pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 2020 tanggal 9 Desember tahun 2020 dijadikan sebagai hari libur nasional. Penetapan itu dituangkan dalam kepada Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 22 Tahun 2020.

Komisioner KPU Provinsi NTB, Divisi Sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Agus Hilman yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Bahwa pemerintah telah menetapkan libur nasional pada hari H pemungutan suara pilkada tersebut. “Rabu, 9 Desember sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional,” katanya.

Selain itu, penetapan hari libur itu juga  merujuk pada pasal 87 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang diubah jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, yang menyatakan jika pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Menurutnya, dengan penetapan hari libur nasional itu, diharapkan memberikan kesempatan kepada warga negara secara lebih luas untuk bisa menggunakan hak pilih di Pilkada. Sehingga makin meningkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Dengan diliburkan, maka ini diharapkan jadi faktor pendorong bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Harapan pemerintah itu tingkat partisipasi masyarakat makin tinggi,” imbuhnya.

Lebih lanjut didampaikan Agus Hilman, saat ini sudah memasuki tahapan masa akhir kampanye. Sesuai jadwal masa kampanye berakhir tanggal 5 Desember. Kemudian masa tenang akan dilaksanakan tanggal 6 – 8 Desember. Dalam masa tenang itu akan dilakukan pembersihan terhadap seluruh alat peraga kampanye paslon terpasang.

Sehingga dipastikan pada saat pencoblosan 9 Desember 2020, seluruh alat peraga kampanye paslon sudah bersih. ” Tanggal 9 Desember saat pencoblosan tidak boleh lagi ada atribut kampanye. Masa tenang itu tidak ada lagi aktifitas politik yang dilakukan oleh peserta,” tegasnya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu NTB divisi Hukum, Data dan Humas, Suhardi mengungkapkan, jelang berakhir masa kampanye dan memasuki masa tenang. Pihaknya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran Bawaslu di kabupaten/kota untuk melakukan giatkan patroli pengawasan.

Pasalnya, mendekati hari H pemungutan suara ini, sangat rentan terjadi tindak pelanggaran pemilu. Terutama praktik politik uang. Sehingga patroli pengawasan itu diharapkan bisa meminimalisir dan mencegah ada potensi praktik pelanggaran Pemilu. “Kita tak mau kecolongan. Saat ini patroli pengawasan sudah mulai dilalukan,” pungkasnya. (nas/ndi)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional