Khawatir Gagal lagi, Masyarakat Kawal Pembahasan OPD dan Tatib Pilwabup Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan masyarakat di Lombok Barat tetap mengawal proses sidang paripurna pengesahan Raperda Tatib Pilwabup dan OPD yang direncanakan Jumat, 4 November 2016 mendatang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi jangan sampai paripurna keempat kalinya ini gagal lagi. Sebab ada indikasi sejumlah fraksi di DPRD bakal tidak hadir pada paripura tersebut.

Demikian ditegaskan Ketua Kaukus Lombok Barat Bangkit, Nurzaini, SH kepada Suara NTB di Gerung, Selasa, 1 November 2016. “Kami tetap mengawal proses paripurna pengesahan Raperda Tatib dan OPD ini untuk mengantisipasi gagal lagi, sebab ada indikasi banyak fraksi tidak akan hadir,” tegas Nurzaini.

Iklan

Pengawalan masyarakat ini penting, sebab selama tiga kali sidang paripurna gagal akibat tidak kuorum anggota DPRD Lobar. Menurut masyarakat, pengesahan dua Raperda ini sangat penting. Perda OPD dinilai penting karena menyangkut pembahasan dan pengesahan APBD 2017. Begitu juga masalah tatib Pilwabup Lobar ini.

Bagaimanapun juga, menurutnya, posisi Wabup Lobar sangat strategis melihat kondisi Lobar yang luas dengan jumlah penduduk besar dan tingkat permasalah yang kompleks. Begitu juga untuk menjamin efektivitas pemerintahan dan pembangunan kedepan. Sebab fungsi pengawasan pembangunan melekat pada jabatan Wabup.

“Jadi siapa yang mengawasi pemerintahan dan pembangunan itu jika tidak ada wabup,” jelasnya.

Ia melihat, dua Raperda ini sama-sama urgen. Yang menjadi persoalan lanjutnya, bahwa masalah Tatib ini diduga dikaburkan. Indikasi ini terlihat dari sikap sejumlah anggota dewan yang menganggap pengesahan Tatib ini perlu menunggu PP. Padahal, menurutnya, PP itu hanya sebatas petunjuk pelaksanaan teknis yang tetap mengacu pada UU. Ketika PP keluar nantinya, tidak akan menyimpang dari isi UU tersebut sehingga tidak bisa dijadikan alasan oleh dewan untuk menunggu PP untuk pengesahan Tatib ini. “Ini diduga sengaja dikaburkan,” jelasnya.

Nurzaini mensinyalir, ada kepentingan politik yang masuk, ketika ada dewan dan pejabat publik yang mencalonkan diri. Sebab dalam UU tersebut ketika dewan dan pejabat yang maju menjadi calon Wabup maka harus mundur. Padahal menurutnya, UU ini berlaku umum, baik pada saat pilkada langsung maupun pengisian jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang lowong, Calon Wabup harus mundur dari jabatannya. Namun, ada asumsi anggota dewan, bahwa hal ini berlaku bagi calon yang maju pada Pilkada saja. Padahal UU ini mengatur dua-duanya.

Jika ada ketakutan dewan bahwa di kemudian hari persoalan ini rawan digugat, karena tidak diatur dalam PP sehingga proses ini tidak sah, menurutnya kekhawatiran itu tidak mendasar. Sebab UU ini mengatur kedua-duanya.

Selain itu, persoalan jumlah calon yang lebih dari dua menurutnya tidak bisa juga dijadikan alasan. Sebab pendaftaran calon sendiri belum dimulai. Sehingga, belum diketahui secara pasti jumlah calon. Kalaupun hal itu terjadi, maka hal ini akan diputuskan parpol pengusung.

Menurutnya, masyarakat ingin menyaksikan proses ini. Sebab bagaimana pun, Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun pada kesempatan dengar pendapat beberapa waktu lalu menyatakan bahwa OPD dan Tatib dilaksanakan satu paket sidang pengesahannya.

Jika ada dewan yang menganggap pernyataan ketua dewan ini bersifat personal atau karena di bawah tekanan tidak bisa dijadikan alasan. Sebab Ketua DPRD menyampaikan hal ini selaku jabatan ketua yang melekat pada dirinya. Pihaknya sendiri mendukung pernyataan dari ketua DPRD tersebut. Sehingga tidak ada alasan OPD dan Tatib ini dipisahkan sidang paripurnanya.

“Masyarakat akan tetap  menagih pernyataan itu. Sebab bagaimanapun (pernyataan) itu keluar dari ketua DPRD,” jelasnya.

Ia berharap, dewan jangan hanya beralasan tidak ikut sidang lantaran mengatas namakan hak politik. Sebab masyarakat saat ini juga menuntut kewajiban politik dari dewan, sebab bagaimana pun mereka duduk di kursi DPRD karena dipilih oleh masyarakat.

Menurutnya, ketidakhadiran dewan mengindikasikan mereka membelot dari kesepakatan awal dalam Banmus dan Ragapim yang menyepakati pelaksanaan paripurna. Ia menilai, jika itu terus dilakukan dewan maka  memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.

Terkait hal ini, sejumlah fraksi di DPRD tidak mempersoalkan jika sidang dikawal oleh masyarakat. Hal ini dinilai sebagai sesuatu yang baik. Menurut ketua Fraksi Nasdem, Khatib Qazwaini, pembahasan Tatib ini murni hak politik parpol sehingga tidak bisa dipaksakan.

Menurutnya, kedua Raperda ini sangat urgen. “Itu hak politik, bukan dimainkan, jelasnya. Sejauh ini, ada lima fraksi yang menolak Paripurna Tatib disandingkan dengan OPD. Diantaranya, Fraksi PDIP, Demokrat, PKB, Nasdem dan PPP. (her)