Khawatir Bermasalah, Proyek Penataan GMS Sebaiknya Ditunda

Proyek kelanjutan penataan bundaran GMS Gerung ini diminta dibatalkan dengan berbagai alasan.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar) kembali didesak untuk menunda proyek penataan monumen Giri Menang Squre (GMS). Setelah ketua DPRD meminta proyek senilai Rp7,2 miliar ditunda, kali ini kalangan lembaga swadaya masyarakat Jaringan Informasi dan Komunikasi Lombok Barat (Jarinkobar) yang bersuara.

“Kami setuju dengan DPRD, tunda proyek ini,” tegas ketua Jarinkobar, Munawir, Selasa, 21 September 2021. Ada beberapa alasan mengapa pihaknya meminta mega proyek senilai Rp7,2 miliar itu ditunda. Dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, selain karena persoalan waktu pengerjaan yang mepet, pemenang tender proyek itu dinilai kurang qualified terutama dari sisi modal. “Kalau modalnya hanya sekitar 5, 3 atau 2 persen, itu sunguh sangat naif melaksanakan proyek yang sebesar itu,” ujarnya.

Iklan

Ia pun memaklumi kondisi daerah yang tengah mengalami krisis keuangan dampak pandemi covid-19. Sehingga diragukan bisa mulus malakukan pembayaran dengan tepat waktu untuk proyek itu. Sehingga harusnya pihak kontraktor yang ditunjuk bermodal besar. Dikhawatirkan jika dilaksanakan justru Pemkab Lobar akan menghadapi berbagai masalah dikedepannya, seperti proyek penataan Senggigi yang kini menjadi permasalahan. ‘’Jangan lagi kembali persoalan di Dinas Pariwisata berulang di Perkim, karena kontraktornya yang tidak qualified, tidak mampu menyiapkan dengan kondisi pemda yang kita nilai juga tidak mampu membayar secara tepat waktu,” kritiknya.

Ia pun menyarankan agar pengerjaan Penataan GMS itu ditunda dulu sampai adanya kesepakatan para pihak. Baik itu DPRD, pemerintah maupun pemerintah pusat. Terutama Pemkab harus memastikan kondisi keuangan.

Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah juga sebelumnya meminta agar proyek penataan monumen GMS tersebut ditunda. Lantaran hingga kini pelaksanaan proyek ini belum ada kepastian kapan akan dimulai, padahal sudah ada pemenang tender. Terlebih waktu sudah memasuki akhir September, sehingga akan sangat mepet pengerjaannya hingga akhir tahun.

“Dengan pengerjaan memakan biaya yang cukup besar Rp7,2 miliar dan waktunya sudah mepet lebih baik ditunda saja untuk dikerjakan tahun depan,” ujar politisi Gerindra itu, Senin, 20 September 2021. Pihaknya khawatir jika dipaksakan pengerjaan dengan waktu mepet itu berdampak pada pekerjaan yang tidak bagus dan bermasalah. Tentu imbasnya akan merugikan daerah. “Tentunya kalau anggaran ini tidak terpakai akan menjadi Silpa di APBD perubahan 2021 ini,” jelasnya.

Kepala Disperkim yang dikonfrimasi media belum bersedia banyak berkomentar. Ia mengaku bahwa proyek itu memang berada di bawah instansinya. Terkait adanya permintaan agar proyek itu ditunda. Pihaknya menilai itu wajar saja sebagai masukan ke Pemda.

Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) Setda Lobar, Kartono Haryoto mengaku pihaknya sudah menyerahkan hasil tender kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perkim. Pihaknya masih menunggu hasil review KPA dan tindak lanjut dinas terkait, apakah akan melaksanakan atau mengembalikan hasilnya itu.

“Nanti itu tergantung Perkim atau mungkin ada keputusan lain, ya silahkan,” ungkapnya. Sebab kewenangan pihaknya hanya sebatas tender. Jika hasil tender sudah ada itu kembali menjadi kewenangan dinas terkait atau KPA. Menangapi saran dewan untuk menunda dan dikerjakan tahun depan, Kartono menilai hal itu bisa dilakukan.”Tergantung apakah ada kajian teknis dari Perkim terkait kondisi waktu, pembiayaan dan sebagainya. Kan keputusannya di sana ditunda atau gimana ya kita menunggu,” pungkasnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional