Kewenangan Bertambah, Inspektorat Berwenang Audit Penyimpangan

Ibnu Salim (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Kewenangan Inspektorat Provinsi NTB bertambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Diatur, kewenangan Inspektorat dapat melakukan audit atas indikasi korupsi di tingkat kabupaten dan kota.

 ‘’Berdasarkan PP itu kewenangan dan beban kerja  Inspekorat Provinsi NTB bertambah. Antara lain pencegahan korupsi dan penialain mandiri reformasi birokrasi,’’ kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Kamis, 26 Desember 2019 kemarin.

Dalam peraturan ini, Inspektorat Provinsi NTB sebagai alat dari kedudukan Gubernur NTB, sekaligus sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di daearah.   Itu diatur sesuai Pasal 11 A, tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih spesifik dipaparkan dalam Pasal 11 B, bahwa jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, maka Inspektorat bisa melakukan audit kerugian negara tanpa harus menunggu perintah gubernur.

‘’Inspektorat daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), huruf C, tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau menteri,’’ demikian petikan bunyi pasal kewenangan tersebut.

Kemudian diatur dalam lanjutan Pasal 11 ayat (5) huruf b dan huruf c, jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, Inspektorat Provinsi wajib melaporkan itu ke menteri. Dalam proses penanganan atas temuan itu, Menteri melakukan supervisi terhadap Inspektorat yang melibatkan fungsi APIP.

Dengan penambahan kewenangan itu, sambung Ibnu Salim, pihaknya punya dua tugas sekaligus. Supervisi  kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dan kota, sekaligus penindakan berupa audit atas potensi kerugian negara/daerah.  Dua kegiatan ini kemudian dilaporkan ke gubernur dan Mendagri. Khusus untuk audit kerugian negara, cukup dengan surat perintah Inspektur.

‘’Jika ada laporan penyimpangan, bisa audit langsung dengan perintah Inspektur,’’ jelasnya.

Meski dengan kewenangan yang membuatnya semakin bertaring itu, Inspektur mengaku tetap mengedepankan pembinaan,  koordinasi dan konfirmasi atas laporan yang masuk. Termasuk, ketika ada aduan dari masyarakat atas kebijakan kabupaten/kota yang masuk ke gubernur atau pemerintah pusat.

Karena selain melalui mekanisme audit reguler, Inspektorat Provinsi juga dapat melakukan  audit dengan tujuan tertentu terhadap Pemkab atau Pemkot sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang masuk. (ars)