Ketua Partai Hanura KSB Dilaporkan ke Polisi

Taliwang (Suara NTB) – Ketua Pengurus Cabang (PC) Pemuda Hanura Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaporkan Ketua DPC Partai Hanura KSB ke polisi. Diduga terlapor telah menyalahgunakan pengelolaan dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD tahun 2015.

Ketua Pengurus Cabang Pemuda Hanura Sumbawa Barat Masjayadi Manca kepada Suara NTB saat ditemui usai menyerahkan laporan, Jumat, 9 September 2016 menyebutkan, jumlah bantuan tersebut ditaksir Rp 35 juta dari APBD KSB. Anggaran yang diperuntuhkan untuk pendidikan Politik dan administrasi partai tersebut tidak jelas. Pasalnya hasil pantaun yang dilakukan di lapangan pada tahun tersebut (2015) partai Hanura tidak pernah melaksanakan pendidikan politik. Sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam penggunaan dana tersebut.

Iklan

“60 persen untuk pembinaan dan pendidikan politik dan 40 persen lainya untuk administrasi kepartaian,” ungkapnya. Namun dalam prakteknya teman-teman PAC lainnya tidak mengetahui dan ikut dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai ini selama tahun 2015.

Selain itu lanjutnya, pihaknya juga menduga bahwa Ketua DPC Hanura dalam pencairan dana Parpol tersebut tidak melibatkan bendahara partai. Melainkan yang bertanda tangan hanya dirinya sendiri dalam pencairan dana bantuan parpol tersebut. “Ini merupakan poin penting dalam kasus ini,” tegasnya. Mengingat sesuai dengan aturan yang ada harus melibatkan bendahara partai dan pengurus partai lainnya.

Sementara itu, Ketua DPC Hanura Syafruddin Denni, SE, membantah semua tudingan yang dilaporkan tersebut. Karena menurutnya penggunaan semua dana Parpol tersebut sudah sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Bahkan ia juga menegaskan tidak ada penyelewengan dari penggunaan yang berlaku.

“Semuanya sudah jelas dan sudah sesuai aturan. Apalagi sampai dengan sejauh ini belum ada teguran dari pihak manapun terkait dengan penggunaan dana bantuan parpol ini,” tandasnya. Dia mengatakan, kalaupun ada oknum yang melaporkan terkait dengan hal ini ia berharap jangan sampai dipolitisir.

Disinggung mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telat diserahkan, ia mengakui hal tersebut. “Keterlambatan dalam penyelesaian LPJ tersebut karena kami sibuk untuk megurus muscab,” sebutnya. Dalam waktu dekat LPJ tersebut bisa diselesaikan.

Kapolres Sumbawa Barat yang dikonfirmasi Suara NTB melalui Kabag Ops Kompol I Nengah Martawan, S. Sos menyebutkan, saat ini pihaknya sudah menerima surat pengaduan tersebut. Namun sebelumnya pihaknya akan tetap mempelajari terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan dalam laporan pengaduan ini. Sehingga dalam pengambilan keputusan nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. “Kita sudah menerima surat laporan pengaduan tersebut. Kami juga akan tetap menindaklanjuti hal ini,” ungkapnya. Seraya menambahkan, pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan dan akan memanggil semua pihak-pihak yang dilaporkan. Tapi sebelumnya pihaknya akan tetap memanggil para saksi terlebih dahulu yaitu pelapor untuk memberikan keterangan. (ils)