Ketua MK RI : Revisi UU Terorisme Strategis bagi APH

Mataram (Suara NTB) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Anwar Usman menegaskan revisi UU pemberantasan terorisme strategis bagi upaya pencegahan dan penegakan hukum. Penanganan terorisme perlu keterlibatan semua elemen masyarakat. Mulai perangkat negara seperti aparat penegak hukum sampai individu.

Hal itu diungkapkannya usai mengisi Seminar Nasional PB HMI di Mataram, Sabtu, 9 Juni 2018. Menurutnya, pengesahan revisi UU pemberantasan terorisme membawa dampak positif dalam hal penanganan gerakan radikal bagi aparat penegak hukum.

Iklan

“Terlepas dari pro kontra mengenai pengesahan undang-undang terorisme, pro kontra ini menyadarkan kita bahwa undang-undang terorisme perlu dalam situasi dan kondisi saat ini,” kata Anwar.

Dia mengakui adanya peluang uji materi pengesahan revisi UU RI No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun dia tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai substansi materi UU yang disahkan pada Mei lalu itu.

“Saya tidak mau mendahului, apakah akan ada yang uji materi atau apa,” sebut pimpinan sembilan hakim penjaga konstitusi asal Rasabou, Bolo, Kabupaten Bima ini.

Dia berpendapat, karena UU sudah disahkan maka sudah bisa digunakan sebagai acuan dalam rangka pemberantasan terorisme.

“(UU) sudah disahkan dan menjadi pegangan aparat mengambil sikap dan tindakan dalam menangkal terorisme,” jelas Anwar.

Dia berharap masyarakat bersama aparat penegak hukum saling menguatkan untuk menangkal paham kekerasan dan terorisme. Agar tidak berkembang di masyarakat atau malah masuk ke lingkungan kampus.

“Terutama anak muda dan masyarakat perguruan tinggi punya kesepahaman yang sama soal keberlangsungan keberadaan NKRI,” tegasnya.

“Usaha mereka merong-rong keberadaan NKRI selalu ada, apabila kita bersatu menyatukan langkah, sikap menangkal itu, maka lambat laun mereka akan sulit masuk ke wilayah NTBz termasuk Bima,” pungkasnya.

Revisi UU pemberantasan terorisme memuat sejumlah pembaruan, diantaranya mengenai definisi terorisme, organisasi teroris, pelatihan paramiliter, penghasutan, pelibatan anak, penangkapan, penyadapan, perlindungan, hak korban, pencegahan, dan pelibatan TNI. (why)