Ketua KPU RI Minta Pelanggaran Etik KPU Loteng Jadi Pelajaran

Arif Budiman (Suara NTB/ist_KPU)

Mataram (Suara NTB) – Ketua KPU RI, Arif Budiman meyakini Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menjatuhkan sanksi kepada komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 lalu tak sampai menggerus kepercayaan publik terhadap profesionalitas dan independensi penyelenggara pemilu jelang Pilkada serentak di Lombok Tengah.

“Ndak, tingkat kepercayaan masyarakat itu tidak diukur hanya dalam satu peristiwa. Kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu banyak, satu peristiwa tidak mungkin akan meruntuhkan peristiwa yang lain. Ada hal baik yang sudah dikerjakan, dan masyarakat percaya dengan hal baik yang sudah dilakukan oleh KPU,” ujar Arif saat dikonfirmasi Usai peluncuran Rumah Pintar Pemilu (RPP) Digital di KPU NTB, Sabtu, 15 Februari 2020.

Iklan

Arif meyakini pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Loteng tersebut tak mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Sebab untuk menilai kinerja KPU tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja, namun juga harus dilihat dari aspek-aspek lainnya.

“Inikan soal problem etik, tidak patut komisioner itu begini dan begitu. Lantas pertanyaan saya apakah itu cukup signifikan untuk mempengaruhi kepercayaan publik, tentu ada pengaruhnya, tapi seberapa besar, itu harus diukur. Buktinya hasil pemilunya sudah diterima semua pihak,” katanya.

Dikatakan Arif, lembaga DKPP merupakan bagian yang dibangun dalam sistem penyelenggaraan pemilu, untuk membuat penyelanggara pemilu dan juga pemilunya berintegritas. Pihaknya sangat menghormati keputusan DKPP tersebut, dan akan dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

“Kita harapkan setelah itu mereka kemudian mengambil hikmahnya, jangan sampai kejadian serupa akan terulang, tentu semua diambil pelajarannya. KPU Provinsi NTB nantinya akan memberikan monitoring dan supervisi terhadap daerah tersebut, tolong ditindaklanjuti keputusan DKPP. Tolong hal itu dijadikan perhatian, supaya peristiwa yang sama tidak terulang kembali,” seru Arif yang didampingi Ketua KPU NTB, Suhardi Soud.

Diketahui keputusan DKPP tersebut yakni menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap dua Komisioner KPU Loteng. Pertama kepada teradu I Ahmad Fuad Fahrudin diputuskan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU Loteng. Kemudian sanksi pemberhentian jabatan juga dijatuhkan kepada Koordinator divisi teknis KPU Loteng, selaku teradu III, Lukmanul Hakim. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap keduanya.

Meskipun keduanya diberhentikan dari jabatannya, namun mereka masih menjabat sebagai komisioner dan posisi mereka digantikan oleh komisioner lain sesuai hasil pleno internal.

Sementara itu untuk teradu II, Alimuddin Syukri, teradu IV, Lalu Darmawan, dan teradu V, Zaeroni tidak dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan. DKPP hanya menjatuhkan saksi peringatan keras terhadap ketiga komisioner KPU Loteng tersebut, terkait dua perkara berbeda yakni nomor 289-PKE-DKPP/IX/2019 dan nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019.

Dalam putusannya, DKPP juga memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu kepada teradu I dan III paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selanjutnya, DKPP juga memerintahkan kepada KPU Provinsi NTB untuk melaksanakan putusan terhadap teradu II, IV dan V, juga paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. (ndi)