Ketua DPRD Kota Mataram : UU ITE Marak Disalahgunakan untuk Kepentingan Tertentu

Mataram (suarantb.com) – Penerapan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih menjadi pro dan kontra. UU ITE dinilai banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi jumlah kasus pelanggaran UU ITE di NTB merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Ditemui usai audiensi dengan relawan #SaveIbuNuril, Kamis, 18 Mei 2017, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH menyatakan keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara kita.

Iklan

“Menjadi semacam tantangan tersendiri untuk kita bagaimana bisa menghadirkan dan menjamin keberadaan UU ITE itu adalah suatu undang-undang yang memberikan maslahat bagi rakyat kita,” ujar Didi.

Menurut Didi, UU ITE banyak menimbulkan pro dan kontra, serta mengusik rasa keadilan masyarakat. Ia menilai UU ITE marak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. “Saya kira berbagai kasus yang terjadi itu menjadi refleksi kita terhadap keberadaan UU ITE itu sendiri,” katanya.

Didi menambahkan undang-undang dihadirkan untuk kemaslahatan rakyat. Tidak ada suatu undang-undang yang bertujuan untuk melakukan langkah-langkah represif dalam bentuk tindakan menghukum masyarakat dengan cara-cara yang tidak edukatif.

Hal itu tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Jika suatu undang-undang memiliki daya destruktif yang tinggi, maka hal itu tidak sesuai dengan khittahnya sebagai undang-undang.

Menurut Didi banyaknya kasus penyalahgunaan UU ITE menjadi fefleksi dan catatan tersendiri bagi pimpinan DPRD. Hal itu menguatkan keyakinannya bahwa perlu dilakukan pelurusan-pelurusan terhadap berbagai hal dalam UU ITE.

“Menguatkan keyakinan, akan menyampaikan bahwa memang ini perlu ada pelurusan-pelurusan berkaitan berbagai hal di UU ITE itu sendiri,” pungkasnya. (bur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here