Ketua DPRD KLU Belum Gunakan Mobil Dinas

Tanjung (Suara NTB) – Pengadaan mobil dinas unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sempat menuai polemik di internal DPRD. Utamanya menyinggung keberadaan mobil lama dimana sebagian Dewan menginginkan tunggangan lama diberikan kepada mantan pimpinan DPRD periode 2009-2014 melalui proses lelang.

Perlahan polemik mereda, dan tiga jenis mobil baru Mitsubishi Pajero pun terbeli. Satu unitnya seharga Rp 502 juta. Sejak diantarkan oleh PT. Berlian Cahaya Bima selaku distibutor pada 10 Mei 2017 lalu, kendaraan itu sudah dimanfaatkan kecuali oleh Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti.

Iklan

Hingga penghujung bulan Mei ini, Pajero berplat DR 1103 GU masih menganggur di parkir halaman kantor dewan. Sementara dua kendaraan lainnya, sebelumnya berplat DR 1104 GU telah berganti plat menjadi DR 7 GU tunggangan Wakil Ketua I, Djekat Demung. Demikian pula DR 1105 GU berganti plat DR 8 GU tunggangan Sudirsah Sujanto.

Ditanya mengenai sikapnya yang tak jua memanfaatkan randis tersebut, Sri Pradianti, berdalih mobil lama masih dalam perawatan dan baru selesai diperbaiki dua hari ini.

“Waktu temen-temen ambil mobilnya, mobil yang saya pakai mogok, diperbaiki di bengkel dan baru hari ini (kemarin) saya pakai ke kantor,” kata Sri, Selasa, 30 Mei 2017.

Diklaimnya mobil baru tersebut bukan tidak ingin digunakan dan mengembalikan yang lama. Sebaliknya ia beralasan bahwa kendaraan dinas jenis Nissan X-Trail tersebut terlampau sering mogok. Alasan itu pula, ia merasa kurang plong.

Sering mogoknya randis tunggangannya bahkan telah dipermaklumkan oleh politisi Partai Demokrat itu kepada pejabat terkait di Setwan KLU. Diantara keluhan yang pernah disampaikan, yaitu AC bermasalah, klakson tidak bunyi, hingga gangguan di bagian pengereman.

“Sebelumnya saya sudah hubungi bagian di Sekretariat DPRD. Saya kasih tahu mobil ini terlalu sering masuk bengkel, sampai saya malu kembalikan ke kantor. Tiap bulan ada saja yang menyebabkannya mogok,” katanya.

Hambatan pada mobil dinas yang dibeberkan Sri, sekaligus menganulir dugaan bahwa yang bersangkutan dilarang oleh partainya untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah terbeli tersebut.

“Memang betul di APBD Perubahan 2016 kami di Fraksi Demokrat dan Fraksi lainnya sepakat menolak. Cuma beliau (dimaksud, Ketua DPC Demokrat KLU H. Djohan Sjamsu) atau kondisi DR 2 ini. Waktu rapat akhir setelah Pilkada, saya sempat telat dan saya sampaikan fakta mobil dinas mogok,” tandas Sri menjawab instruksi penolakan penganggaran dari partainya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here