Ketua DPRD Dompu Ingatkan Pilih Strategi Efektif Wujudkan Visi Misi AKJ Syah

Bupati Dompu, Kader Jaelani didampingi wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan, ST, MT menyerahkan dokumen rencana RPJMD Kabupaten Dompu periode 2021-2026 kepada pimpinan Dewan yang diterima langsung Ketua DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par di ruang rapat utama DPRD Dompu, Selasa, 4 Mei 2021.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Kader Jaelani mengajukan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2021-2026 untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Dompu. RPJMD sebagai penjabaran visi misi Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil Pilkada tahun 2020 ini sebelumnya telah dilakukan uji publik untuk mendapatkan penyempurnaan.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par yang memimpin rapat paripurna DPRD Dompu, Selasa, 4 Mei 2021 mengingatkan, kepemimpinan Kader Jaelani-H Syahrul Parsan, ST, MT sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu merupakan kepemimpinan baru di Dompu. Kepemimpinannya memiliki waktu yang terbatas untuk mewujudkan visi, misi dan janji politik selama masa kampanye. “Pembangunan pada kepemimpinan Kader Jaelani-H Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ Syah) ini terhitung sangat singkat, sehingga harus memilih stategi yang efektif dalam memanfaatkan waktu yang sangat minim dalam mewujudkan kinerja AKJ Syah dan pencapaian visi misi serta janji kampanye,” kata Andi Bahtiar.

Iklan

Andi pun mengapresiasi kehadiran Bupati dan wakil Bupati Dompu pada penyampaian rancangan RPJMD Kabupaten Dompu periode 2021-2026. Berharap menjadi tonggak awal kemitraan yang terjalin untuk sama-sama membangun Dompu yang lebih baik kedepan. Karena pemerintah daerah itu terdiri dari Bupati dan DPRD yang dibantu oleh pimpinan SKPD. “Mari kita jaga, kita rawat dengan baik agar kita menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk sama-sama pikirkan bagaimana Dompu lebih baik di masa akan datang,” katanya.

Ia tidak ingin, kejadian sebelum-sebelumnya terhadap pimpinan SKPD selalu mewakilkan kepada Sekretaris atau stafnya yang lain ketika diundang Dewan untuk membahas persoalan-persoalan strategis pembangunan. Karena pada akhirnya, orang yang mewakili tersebut tidak bisa mengambil keputusan. Cerita itu diharapkan tidak terulang di masa akan datang, karena sama-sama diamanahi untuk sama-sama menyusun rencana, dan kebijakan strategis bagi pembangunan Kabupaten Dompu.

 “Saling menghargai satu sama lain. Kami menghargai Bupati dan wakil Bupati, kami juga menghargai teman-teman eksekutif yang sudah diberi amanah oleh Bupati dan wakil Bupati sebagai pimpinan OPD, kemudian ketika kami mengundang saudara untuk bersama-sama memikirkan nasib rakyat ini, tolong jangan diwakilkan kepada sekretaris atau kepada staf, karena tidak ada kebijakan dan keputusan strategis yang bisa diambil kalau diwakilkan. Kecuali memang bapak-bapak berhalangan lebih baik disampaikan saja kepada sekretaris DPRD bahwa bapak tidak bisa hadir karena sedang berada di luar daerah, itu lebih elegan dari pada kami harus menelpon kiri kanan, menunggu bapak dan saudara untuk membahas terkait isu strategis yang ada di kabupaten Dompu,” kata Ketua DPRD Dompu.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaikan dokumen rencana RPJMD DPRD Dompu periode 2021-2026 untuk dibahas bersama DPRD ini dihadiri langsung oleh Bupati dan wakil Bupati Dompu. Hadir juga Pj Sekda Dompu, H Moh Syaiun HAZ, SH, MSI dan para Kepala Badan, kepala Dinas serta Camat se Kabupaten Dompu.

Bupati Dompu, Kader Jaelani dalam pidato pengantarnya menyampaikan RPJMD merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh daerah sebagai panduan pelaksanaan pembangunan selama periode pemerintahan Bupati terpilih dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah selama lima tahun kedepan. “Sebelum menjadi dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui sebuah peraturan daerah, terdapat proses-proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD dengan DPRD Kabupaten Dompu,” katanya.

Pada Kamis, 29 April 2021 telah dilaksanakan konsultasi publik rancangan awal RPJMD dan dokumen rancangan awal tersebut telah disempurnakan sesuai dengan saran dan masukan dalam forum tersebut. Tahapan selanjutnya, dokumen ini harus dibahas dan disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai amanat pasal 49 peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada pemerintahan atasan.

Rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan dari dokumen rancangan teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelum pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih beberapa waktu yang lalu. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan dengan menjabarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan dan indikator kinerja bupati dan wakil bupati terpilih yang telah disempurnakan. (ula/*)

Advertisement ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional