Ketimpangan Kemiskinan di Dompu Masih Cukup Tinggi

Dompu (Suara NTB) – Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu relatif kecil, bahkan terkecil ketiga setelah Kota Bima dan Kota Mataram. Namun kelompok miskin dan rentan miskin Dompu mencapai 114.000 jiwa. Sementara pendapatan perkapita rakyat Dompu makin lama makin tinggi, dan itu artinya ada ketimpangan terjadi.

“Ekonomi boleh tumbuh pesat, tapi kemungkinan turunnya kemiskinan lambat. Itu indikasi terjadi kesenjangan atau ketimpangan antara mereka yang mampu dengan mereka yang miskin. Ini pokok persoalan kita,” ungkap Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) RI, Dr. M. Arif Tasrif pada acara Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2017, Senin, 13 Maret 2017.

Iklan

Penanggulangan kemiskinan, kata Dr. M. Arif Tasrif, bukan hanya mengeluarkan orang miskin dari kemiskinan, tetapi sekaligus mencegah orang terancam miskin supaya tidak miskin. Itu artinya menanggulangi kemiskinan. Ada dua hal pokok untuk mengurangi kemiskinan yaitu perbagus kebijakan yang mencakup program, anggaran dan regulasi. Kedua dengan memperkuat sinergi antarsektor.

Sementara potret kemiskinan di Dompu belakangan, penurunannya makin lambat dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2015 tercatat tinggal sekitar 36 ribu jiwa. Walaupun kedalaman dan keparahan kemiskinan di Dompu berada di bawah rata – rata Provinsi NTB.

“Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpinan oleh wakil Bupati, jangan sampai hanya formalitas semata. Ini adalah tim yang harus bekerja sampai ke level teknis untuk mengawal percepatan kemiskinan di Dompu. Kami berharap tidak berhenti hanya sebatas SK Bupati, tapi betul-betul menjadi kerja nyata dan sekretariatnya ada di Bappeda,” jelasnya.

Kemiskinan, kata Dr M Arif Tasrif, bukan semata – mata soal ada atau tidak adanya uang, tapi multidimensi. Mulai dari problem pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan sosial lainnya.

Target penanggulangan kemiskinan harus diperluas. Konsolidasi program antara Provinsi dan Kabupaten merupakan hal yang wajib diupayakan, termasuk dengan program nasional. Supaya jangkauannya tidak hanya orang miskin, tapi seluruhnya terjangkau oleh program penanggulangan kemiskinan.

Karenanya, lanjut Arif Tasrif, Kabupaten Dompu terpilih sebagai salah satu daerah percontohan dari pengembangan model advokasi kebijakan publik untuk penanggulangan kemiskinan.

“Kita mau menggali dari Dompu ini, bagaimana cara terbaik dengan menggunakan APBD untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Ini akan menjadi bahan bagi kami untuk disampaikan kepada wakil Presiden untuk mempengaruhi atau mengubah pedoman penyusunan APBD tahunan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri,” ungkapnya. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here