Kesepakatan Penyelesaian Hukum Administrasi Kependudukan Ditandatangani

Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang keliling penyelesaian administrasi hukum terhadap permohonan pencatatan pernikahan salah satu warga Kota Mataram, Rabu, 18 November 2020. Hal ini guna mempermudah serta mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram bersama Pengadilan Negeri Mataram menandatangani kesepakatan bersama atau Momerandum of Understanding penyelesaian permasalahan hukum administrasi kependudukan. Pelayanan sidang keliling diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat.

Empat jenis layanan dilaksanakan yakni permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat melapor, permohonan perbaikan identitas di akte kelahiran, permohonan perbaikan identitas di buku nikah dan permohonan perbaikan identitas di buku paspor.

Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Sri Sulastri, SH. MH., menyampaikan, pelayanan penyelesaian administrasi kependudukan menindaklanjuti surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling, karena adanya jarak dan waktu yang terbatas. Pelaksanaan sidang keliling diharapkan memberi akses dalam perwujudan pelayanan hukum berkeadilan bagi para pencari keadilan. “Kita ingin memberi kemudahan ke masyarakat,” kata Sri dalam sambutannya.

Dari kesepakatan bersama empat jenis pelayanan diberikan antara lain permohonan pencatatan perkawinan bagi warga non muslim, perubahan identitas di akte kelahiran, perbaikan identitas di buku nikah dan perbaikan identitas di buku paspor.

Sri menyampaikan, langkah awal sidang keliling mulai diterapkan di Kabupaten Lombok Barat. Program ini dinilai berhasil dan menarik antusiasme masyarakat. Kesuksesan ini ingin diterapkan di Kota Mataram guna memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Proses pelayanan sidang keliling dinilai murah dari segi biaya, hemat dari segi waktu serta proses sidangnya sangat sederhana.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi inisiasi kegiatan sidang keliling sebagai tindaklanjuti komitmen pelayanan bagi masyarakat di Kota Mataram. Hal ini dinilai memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah administrasi kependudukan seperti pencatatan pernikahan serta perbaikan dokumen adminstrasi lainnya. “Saya kira ini bagus dan semakin memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” tandasnya.

Dia mengharapkan warga Kota Mataram yang belum menyelesaikan masalah hukum untuk memanfaatkan pelayanan diberikan oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan sebaik – baiknya, sehingga tidak ada masalah dari segi hukum administrasi. “Ini kesempatan bagus. Saya minta para camat mensosialisasikan ke masyarakat,” demikian kata dia. (cem)