Kesadaran Anggota Dewan dan Kepala OPD di Lotim Dipermasalahkan

Selong (Suara NTB) – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, mengkritik kesadaran anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lotim beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menghadiri rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar, Rabu, 9 Mei 2018. Pasalnya, agenda rapat yang begitu penting seharusnya dihadiri seluruh kalangan dewan dan kepala OPD.

Agenda tersebut terkait rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang III DPRD Kabupaten Lotim dalam rangka penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Priode 2013-2018. Untuk itu, banyak hal yang harus didengar dan diserap baik oleh kalangan legislatif maupun eksekutif. Tidak hanya itu, Pjs bupati juga menyoroti tidak adanya tokoh agama dan masyarakat yang dihadirkan dalam agenda tersebut.

Iklan

Pada kesempatan itu, Ahsanul Khalik mengharapkan agar kalangan legislatif tidak hanya berkomentar di media, sementara tidak tidak hadir dalam rapat paripurna yang begitu penting. “Seharusnya semua anggota dewan dan kepala OPD hadir. Tidak hanya sebatas komentar di koran,” kritiknya.

Diakuinya, selama menjadi Pjs Bupati, Ahsanul Khalik mengaku sudah dua kali menghadiri sidang di kantor DPRD Lotim. Dari penilaiannya, terdapat kekurangan saling menghargai antara kalangan legislatif dan eksekutif di daerah ini. Untuk itu, harapnya, ke depan harus dilakukan perbaikan-perbaikan, terlebih agenda yang dibahas begitu penting.

Ia mencontohkan, pelaksanaan sidang paripurna LKPJ dan LPKJ-AMJ itu seharusnya dihadiri emua jajaran legislatif, baik unsur pimpinan maupun anggota, begitupun dari kepala OPD yang menurut pantauannya banyak yang tidak hadir, selebihnya ada yang hadir dan ada pula yang diwakilkan.

Menurut Ahsanul Khalik, LKPJ akhir jabatan kepala daerah itu sesuatu yang cukup sakral, sehingga semua tokoh agama dan tokoh masyarakat seharusnya diundang untuk mendengar progres report kepala daerah selama lima tahun. Untuk itu ditegaskannya kembali bahwa saling menghargai antara eksekutif dan legislatif ke depan perlu dikedepankan.

Pantauan Suara NTB, pelaksanaan sidang paripurna LKP 2017 dan LKPJ-AMJ 2013-2018, jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 29 orang. Sementara di tingkat unsur pimpinan, hanya dihadiri Ketua DPRD Lotim, H.M.Khaerul Rizal, ST.M.Kom dan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng M. Ikhsan, SH. Itupun beberapa di antaranya datang terlambat ketika Pjs Bupati sedang menyampaikan laporan.

Sementara, Ketua DPRD Lotim, H.M.Khaerul Rizal, menegaskan jika dari kelembagaan DPRD Lotim sudah melayangkan undangan rapat paripurna. Namun untuk kehadiran dari ketua maupun DPRD Lotim itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi dan fraksi. Kendati demikian, lanjut politisi Partai Demokrat ini, pelaksanaan sidang dapat dilakukan apabila sudah kuorum tanpa mengacu pada tingkat kehadiran 100 persen.

Selain itu, kalangan legistlatif yang memiliki konstituen kerap kegiatan yang dihadiri bersamaan dengan pelaksanaan rapat. Sementara apabila pertemuan bersama masyarakat itu tidak dihadiri maka akan menjadi cibiran di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, DPRD Lotim tetap mengutamakan kehadiran di setiap kegiatan-kegiatan terlebih agendanya LKPJ akhir tahun dan LKPJ-AMJ. (yon)