Kerusakan Irigasi Wilayah Mataram Kanan Cukup Parah

Mataram (Suara NTB) – Kerusakan saluran irigasi khususnya di wilayah Mataram Kanan telah sampai pada level parah. Irisan saluran irigasi yang masuk kawasan ini juga cukup banyak. Kawasan yang masuk Mataram Kanan ini menyasar wilayah Cakranegara ke utara dan sekitarnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB.

Untuk memperbaiki saluran tersebut, tahun ini Pemkot Mataram mendapat kucuran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 4 miliar lebih. Dana ini hanya diperbolehkan untuk perbaikan saluran irigasi. “Semuanya rusak berat, rusak parah. Ini irigasi tok, bukan drainase. Jadi DAK itu tidak ada untuk drainase,” jelasnya.

Tahun lalu Pemkot Mataram mengajukan proposal bantuan perbaikan irigasi ke pemerintah pusat. Dalam proposal tersebut diajukan anggaran Rp 10 miliar. Namun yang disetujui tahun ini hanya sekitar Rp 4 miliar. “Ndak sampai Rp 5 miliar. Hanya Rp 4 miliar lebih yang diberikan. Awalnya proposal kita Rp 10 miliar,” terangnya.

Penggunaan dana ini tak boleh dipecah-pecah. Perbaikan saluran irigasi harus terintegrasi dan difokuskan hanya untuk wilayah Mataram Kanan. Dana Rp 4 miliar menurutnya tak cukup untuk menuntaskan persoalan saluran irigasi di wilayah ini. Paling tidak, kata Mahmuddin, dibutuhkan dana mencapai Rp 9 miliar untuk pembenahan menyeluruh.

“Sebenarnya kita butuh Rp 9 miliar sampai tuntas Mataram Kanan ini. Kan maunya pusat itu untuk satu daerah irigasi langsung tuntas. Nah ini baru setengah anggarannya,” jelasnya.

Untuk pengerjaan perbaikan saluran ini, diperkirakan akan memasuki proses tender pada Mei mendatang. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyusunan desain rincian teknis (DED/Detail Engineering Design). “Baru proses pembuatan dokumen DED. Mudah-mudahan paling telat bulan lima (Mei) kita tender. Jadi bulan enam (Juni) bisa dimulai pengerjaan,” jelasnya.

Mahmuddin berharap tahun depan pemerintah pusat menyediakan anggaran khusus untuk perbaikan saluran drainase. Pemerintah pusat juga memiliki program penataan sanitasi karena ditargetkan pada 2019 tersedia akses sanitasi 100 persen bagi masyarakat. “Sanitasi itu kan salah satu sektornya adalah drainase,” ujarnya.

Dengan pembentukan OPD baru, persoalan drainase dialihkan ke Bidang Cipta Karya yang sebelumnya ditangani Bidang Pengairan. (ynt)