Kerugian Negara Tak Dibayar, Rekanan Proyek Bale Budaya Kabur

Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram kehabisan cara menagih tunggakan kerugian negara atas pengerjaan proyek Bale Budaya di Kompleks Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan. Rekanan tak kooperatif dan memilih kabur. Tunggakan ini masih menjadi temuan auditor.

Proyek ini dikerjakan tahun 2016 lalu. Rekanan pelaksana memenangkan tender senilai Rp1,7 miliar dari pagu anggaran Rp2,06 miliar. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditemukan potensi kerugian negara akibat kekurangan volume sekira Rp105 juta.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengakui, penyelesaian tunggakan proyek Bale Budaya belum selesai. Rekanan yang diminta untuk menyelesaikan tunggakan menghilang alias kabur. Pihaknya telah berupaya mencari serta bersurat secara resmi, tetapi kontraktor tidak kooperatif. “Sudah kita surati tapi kontraktornya menghilang,” kata Alwan dikonfirmasi pekan kemarin.

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) akan menggelar sidang. Keputusan apakah menyerahkan proses penagihan ke aparat penegak hukum (APH) tergantung keputusan sidang majelis. Alwan menambahkan, tunggakan tidak saja proyek Bale Budaya, tetapi tunggakan yang tidak disebutkan nominalnya belum tuntas. Di antaranya, pajak parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan lainnya. “Ini masih banyak yang belum kita selesaikan,” tandasnya.

Alwan menambahkan, secara progres tindaklanjuti temuan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 mencapai 98 persen. Adapun item temuan lainnya seperti perwal jasa bongkar belum selesai. Dulunya pembongkaran reklame berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah dan DPMPTSP. Majelis TPTGR sedang mencari formulasi. Kemungkinan akan diajukan penghapusan atau pemutihan. “Kita upayakan untuk pemutihan,” tandasnya.

Inspektorat selaku auditor pengawas internal pemerintah (APIP) akan berusaha menyelesaikan satu per satu tunggakan tersebut, sehingga tidak menjadi catatan dari BPK. (cem)