Kerawanan Pemilu, Lotim Rawan Tertinggi Nasional

Ketua KPU Lotim,  Muh. Saleh (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditempatkan sebagai daerah yang rawan tertinggi secara nasional dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Status ini mengalami peningkatan dari sebelumnya pada IKP Pilkada 2018, Lotim dalam posisi rawan sedang, tetapi fakta di lapangan sangat kondusif.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lotim, Retno Sirnopati, menjelaskan, ditempatkannya Lotim sebagai rawan tertinggi secara nasional itu dilihat dari empat dimensi. Pertama, konteks sosial politik, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.  Selain itu, berdasarkan hasil rilis Bawaslu RI dengan penelitian ilmiah yang memperhatikan aspek metodologi, teori, teknis, analisis, kesimpulan dan rekomendasi.

Iklan

Menurutnya, IKP 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun pilkada 2018 lalu. Di mana, pada pilkada 2018, Kabupaten Lotim juga ditempatkan pada posisi rawan sedang. Kendati demikian, fakta di di lapangan sangat kondusif.

Dengan ditempatkannya Kabupaten Lotim pada posisi rawan tertinggi secara nasional. Ketua Bawaslu Lotim ini mengaku merupakan suatu rujukan untuk berusaha lebih maksimal di dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam tahapan pemilu. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, seperti kepolisian, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Lotim, Muh. Saleh, mengungkapkan tingkatan IKP Kabupaten Lotim merupakan prediksi hasil survei. Dari KPU Lotim tidak mengetahui itu merupakan hasil survei dari lembaga mana. Bahkan, kata Saleh, dari data Bawaslu bahwa Kabupaten Lotim ditempatkan sebagai daerah paling rawan se-Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu.

Namun dari KPU bukan pada posisi menilai tingkat kerawanan tersebut. Melainkan, KPU meyakini bahwa lembaga yang melakukan survei tersebut memiliki indikator-indikator tertentu, sehingga mengeluarkan kesimpulan. M. Saleh mengaku dirinya pernah mengisi berkas formulir sejenis penelitian dari Bawaslu beberapa waktu lalu. Selain diisi oleh KPU, di dalamnya juga terdapat kolom yang harus diisi oleh unsur kepolisian maupun oleh wartawan.

Kendati demikian, KPU sejauh ini belum menemukan adanya konflik pemilu yang dapat menghambat pelaksanaan dari pemilu itu sendiri. Namun selaku penyelenggara, KPU menyiapkan SDM yang benar-benar mengemban amanah. Termasuk, memperbanyak koordinasi dengan stakeholder yang ada, baik dengan Bawaslu, pemerintah daerah, kepolisian maupun tokoh organisasi masyarakat. “Namun secara umum, kita menilai bahwa Lotim sangat jauh dari yang dikategorikan rawan itu,” jelasnya. (yon)