Kepengurusan Suhaili Berakhir, DPP Golkar Harus Tunjuk Plt

Hasan Massat. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masa kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB di bawah komando H. Suhaili FT dianggap sudah berakhir per tanggal 5 Maret 2020. Sebab, merujuk pada Surat Edaran (SE), No : 01/Golkar/I/2020, perihal pelaksanaan Musda Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Dimana dalam Surat Edaran tersebut, pada poin 2 huruf a, menyebutkan bahwa DPD I Provinsi Partai Golkar se-Indonesia wajib untuk melaksanakan Musda selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2020.

“Dengan adanya surat edaran DPP Golkar Nomor ; 01 itu, maka untuk menghindari kekekosongan kekuasaan atau vakum di Golkar NTB, mestinya DPP setelah tanggal 5 Maret 2020 ini harus menunjuk seorang Plt, yang akan bertugas melaksanakan Musda dan kegiatan sehari-hari partai, sampai musda menghasilkan Ketua definitif,” ujar Wakil Ketua DPD I Golkar NTB bidang kerjasama antar lembaga, Hasan Massat, Kamis, 5 Maret 2020.

Iklan

Hasan menyampaikan hal tersebut lantaran jadwal Musda diundur oleh DPP Golkar sampai tanggal 11 – 12 Maret mendatang. Karena penguduran pelaksanaan Musda itulah, ia khawatir terjadi kekosongan dalam kepengurusan Golkar sampai digelarnya Musda. Sebab jika merujuk pada jadwal awal pelaksanaan Musda, maka per tanggal 5 Maret ini, kepengurusan Suhaili FT telah demisioner.

“Karena kalau kita lihat SE 01 itu, maka pengurus Golkar NTB sekarang berakhir sejak tanggal 5 Maret 2020. Saya khawatir jika nantinya setelah 5 Maret ada kegiatan partai yang ditandatangani oleh pengurus sekarang, bisa berpotensi untuk dipersoalkan secara hukum,” jelasnya.

“Ini saya sampaikan semata-mata untuk kebaikan partai. Maka DPP harus menunjuk sorang Plt, bisa Korwil atau bidang-bidang ygang berkompeten di pengurusan DPP Golkar,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi prihal itu memilih tidak mau menanggapi terlalu jauh terkait persoalan itu. Ia tak mau melakukan penafsiran terlalu jauh terkait dengan bunyi Surat Edaran nomor 01 terkait dengan Perintah Musda itu. Karena menurutnya itu menjadi ranah kewenangan DPP.

“Ada yang menafsirkan begitu, tapi karena ini kewenangan DPP, maka kita perlu konsultasikan hal ini. Kita belum dapat jawaban dari DPP itu. Apakah kepengurusan ini demisioner atau akan diperpanjang. Kalau demisioner maka DPP pasti akan menunjuk Plt. Tapi semua itu kita belum tahu, yang kita tahu itu Musda diundur,” jelasnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi oleh Suara NTB ke terkait hal tersebut kepada Sekjen DPP Golkar, Lodewijk F Paulus via pesan singkat WhatsApp, Kamis, 5 Maret 2020 kemarin sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban.

Namun demikian, oleh Fungsionaris DPP Golkar, Chris Parangan memastikan bahwa kepengurusan Suhaili dengan sendirinya sudah habis dan demisioner. Karena merujuk pada SE nomor 01 tentang printah Musda tersebut. Jika tidak diundur, maka kepengurusan Suhaili habis per tanggal 5 Maret ini. (ndi)