Kepala OPD Diminta ‘’Jemput Bola’’

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

KEPALA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB diminta terus mengawal program unggulan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala OPD diminta jangan hanya mengandalkan dana dari APBD dalam melaksanakan program unggulan. Tetapi harus mampu jemput bola ke kementerian/lembaga.

‘’Saran pimpinan (Gubernur, red), kemampuan Pimpinan OPD mengawal program unggulan harus dibarengi dengan kemampuan mencari dukungan penganggaran dari kementerian/lembaga dan sumber-sumber lain,’’ kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi Senin, 22 Februari 2021.

Iklan

Artinya, kata Sekda, Kepala OPD dibutuhkan kemampuan memperluas jaringan dengan kementerian/lembaga dan perusahaan nasional maupun multinasional. “Jadi, bukan bekerja business as usual. Begitu tidak ada APBD dalam suasana keterbatasan ini maka tidak ada kinerjanya,” katanya.

Kepala OPD diharapkan melakukan jemput bola ke kementerian/lembaga. Apalagi, banyak menteri yang berkunjung ke NTB.

“Pada saat kunjungan menteri-menteri itu, pintar-pintar untuk menjual program kepada menteri. Kita layani dengan baik. Setelah itu tertarik dengan NTB. Kita siapkan menu-menu program yang bisa kita sinergikan,” ujar Sekda NTB ini.

Menurut Sekda, kemampuan networking para Kepala OPD memang masih perlu dioptimalkan. Terlebih dengan situasi pandemi Covid-19, NTB dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Memang Pusat juga bermasalah (terbatas anggaran). Tapi dengan koordinasi, komunikasi lebih baik, bisa bersinergi,” tandasnya.

Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, seluruh Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota diminta melakukan refocusing dan realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen. Untuk Pemprov NTB, besar DAU yang direfocusing sekitar Rp120 miliar.

Selain refocusing dan realokasi anggaran, Pemerintah Pusat juga memangkas DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan pandemi Covid-19 sekitar Rp73 miliar. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2021.

Sebagaimana diketahui, APBD NTB 2021 ditetapkan sebesar Rp5,52 triliun lebih. Dengan rincian, pendapatan daerah sebesar Rp5,47 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,52 triliun lebih atau defisit sebesar Rp55 miliar. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional