Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq marah lantaran Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) kembali berulah. Banyak kepala OPD tak menghadiri verifikasi dan kunjungan lapangan tim provinsi dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019 di Aula Kantor Bupati, Rabu, 27 Februari 2019.
Kekecewaan sekda ini sangat beralasan, sebab sebelumnya kepala OPD ini juga tak menghadiri pertemuan pembahasan LKPJ Bupati akhir tahun 2018. “Kondisi ini tidak bagus (kepala OPD tak hadir) ketika kita sedang dinilai, di lomba apapun tidak bagus tim penilai menunggu kita padahal kita sudah ikut lomba ini berkali-kali, baik tingkat provinsi dan nasional,” kritik sekda di hadapan para jajaran eselon III dan IV yang diutus oleh Kepala OPD.
Ia pun meminta maaf kepada tim penilai, sebab tidak hanya kepala OPD tak hadir namun para OPD juga terlambat, sehingga tim menunggu agak lama di aula tempat acara tersebut. Hal ini menjadi pengalaman berharga bagi dirinya agar tak diulangi lagi. Dalam lomba PPD ini sendiri Lobar mendapatkan juara II pada tahun sebelumnya.
Ia berharap agar Lobar bisa mendapatkan juara I pada lomba ini. Dalam hal ini, semua OPD dituntut membuat kreasi dan inovasi, sebab jika hanya apa adanya tidak ada yang dibanggakan. Terhadap OPD yang tak punya inovasi pun sudah dilakukan evaluasi. “Bagi OPD yang tak ada prestasi dan inovasi kita sanksi (geser), bukan berarti perintah saya dan pak bupati ini menjadi sekedar seremonial semata,”tegas dia.
Ia mencontohkan pada capaian LPPD, sebelumnya pada peringkat 171 di tingkat nasional. Lalu ia pun menekankan kepada OPD agar lebih memacu dan melakukan studi banding ke daerah yang LPPDnya bagus, sehingga capaian LPPD pun bisa menembus peringkat 10 besar. Setahun kemudian, LPPD Lobar mencapai peringkat 25. “Jadi menjadi kepala OPD, sekda itu harus ada terukur menjadi prestasi kita, termasuk capaian PPD ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja OPD,” terangnya. Jika tak mencapai kinerja tegas dia, maka kepala OPD harus siap diberhentikan. Hal ini pun sudah dilaksanakan oleh pemda.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris yang hadir pada kesempatan itu mengaku miris dengan tak pedulinya kepala OPD terhadap kegiatan penting semacam ini. Padahal hal ini menyangkut penilaian terhadap perencanaan pembangunan yang nantinya bermuara pada bantuan dana insentif daerah (DID) dari pusat. Di sinilah pentingnya ketegasan bupati selaku pemimpin dalam memberikan sanksi kepada kepala OPD.
“Bupati harus berikan sanksi tegas di sini. Jangan faktor kedekatan dijadikan kepala OPD, kalau memang tidak beres kinerjanya evaluasi, rolling dan ganti dia. Kalau kepala OPD gagal, demosi (turunkan jabatan), harus ada sikap tegas di sini seorang pemimpin,” tegas politisi PAN ini.
Penempatan jabatan, tambahnya, harus mengacu ‘the right man in the right place’ dan the right person the right job. Artinya, dalam menempatkan jabatan, disesuaikan dengan kemampuan, latar belakang pendidikan dan profesionalisme serta kinerja. Meskipun keputusan akhir di bupati, namun tetap harus mengacu itu.
Menurut dia bagaimana Lobar mau maju kalau kondisi kepala OPD seperti ini. Sebab dalam penilaian menyangkut bantuan pusat saja mereka tidak peka dan tidak hadir. Kalaupun ada kegiatan lain kata dia, jauh lebih penting acara ini sebab hal ini menyangkut penilaian. “Jangan giliran dapat bantuan dari pusat, kepala OPD ini mau dapat jatah dana dari DID ini,” tegas dia. Di sini perlu networking yang betul-betul solid dan kepekaan kepala OPD. (her)
