Kepala Kanwil Kemenag NTB Bantah Dugaan Maladministrasi Pembelian Buku Madrasah

Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin, S.Sos., M.Pd.I, membantah dugaan maladministrasi pada proses pengadaan buku di madrasah yang dilaporkan Ombusdman NTB. Karena seluruh proses pengadaan dinilai sudah sesuai prosedur dan dan aturan yang berlaku. Kendati demikian pihak Kanwil Kemenag NTB, menegaskan tetap akan menghormati proses hukum yang ada.

Bahkan Kanwil Kemenag NTB mendorong supaya proses hukum terhadap dugaan maladminstrasi pengadaan buku madrasah segera dituntaskan. Supaya posisi kasusnya bisa jelas dan terangnya. Apakah memang ada maladministrasi seperti yang disangkakan atau tidak.

Iklan

“Kita dorong proses kasus ini bisa segera tuntas. Walaupun kami yakin kalau proses pengadaaan buku madrasah tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya, kepada wartawan di Praya, Kamis,  3 Januari 2019.

Ia mengaku, terkait kasus tersebut dirinya sudah dipanggil penyidik Polda NTB. Dirinya pun sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait kasus tersebut dana apa adanya. Begitu pula pejabat Kemenag NTB maupun kepala madrasah lainnya yang sudah diperiksa, semua juga sudah memberikan keterangan apa adanya.

Dalam hal ini, tidak ada upaya rekayasa atau pengkondisian kepada para pejabat maupun kepala madrasah tersebut. “Jadi kalau ada anggapan yang mengatakan kalau keterangan pejabat dan kepala madrasah dalam kasus ini sudah diatur atau dikondisikan, saya pastikan itu tidak benar,” imbuhnya.

Nasruddin pun membeberkan soal pengadaan buku sudah ada aturannya. Di mana madrasah dalam hal ini dibolehkan menggunakan dana BOS yang diterima untuk pembelian buku bagi siswanya dengan ketentuan besarannya tidak boleh lebih dari 20 persen dari total dana BOS yang diterima.

Soal kemudian pihak madrasah membeli di pihak mana itu tidak ada paksaan. Madrasah dibebaskan untuk membeli buku di pihak manapun. Asalkan buku yang dibeli tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan, itu sudah dilaksanakan. Sehingga pihaknya sangat yakin, kalau dugaan maladministrasi tersebut tidak benar. “Tapi biarlah, karena ini sudah masuk proses hukum. Kita tunggu hasilnya proses hukumnya. Apakah benar atau tidak, nanti proses hukum yang menjawab,” pungkasnya. (kir)