Kepala Daerah Tidak Hadir, Perda Tata Kelola RSUD Urung Dicabut

Sidang paripurna DPRD KLU ditunda karena bupati dan wakil bupati tidak hadir. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Voting Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu, 27 Januari 2021 memutuskan untuk menunda rapat paripurna pencabutan Perda Tata Kelola RSUD KLU. Dari 7 fraksi, 5 fraksi menolak melanjutkan rapat, sedangkan 2 fraksi lain memilih untuk melanjutkan. Voting tersebut berlangsung karena absennya salah satu dari kepala daerah atau wakil Kepala daerah. Pada rapat itu, pejabat tertinggi yang hadir dari unsur pemerintah, adalah Plt. Sekda KLU, Drs. H. Raden Nurjati.

Di kalangan fraksi DPRD, penafsiran tingkat kehadiran kepala/wakil kepala daerah berbeda. Berkenaan dengan pentingnya rapat yakni “paripurna”, maka beberapa fraksi seperti Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, dan PAN, menolak melanjutkan paripurna hingga bupati atau wakil bupati hadir dalam sidang. Sedangkan 2 fraksi yang setuju melanjutkan adalah, Fraksi Demokrat dan Fraksi PBK (PPP, PBB, PKS).

Iklan

Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat, H. Burhan M. Nur, SH., usai paripurna kepada wartawan mengatakan penundaan sidang paripurna dengan agenda pencabutan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD KLU, disepakati ditunda. Voting fraksi memutuskan penundaan dengan alasan tidak hadirnya salah satu dari bupati atau wakil bupati.

Dirinya pada paripurna itu, bertindak selaku unsur pimpinan sidang. Namun dari pendapat dua Fraksi yang ingin melanjutkan – Demokrat dan PBK, menafsirkan bahwa ketidakhadiran pimpinan daerah (eksekutif) dapat diwakilkan (oleh pejabat tertinggi ASN). “(Tetapi) dalam aturan itu tertulis oleh Kepala Daerah, maka (lebih banyak) fraksi yang beranggapan lain, karena pasti mutlak Kepala Daerah,” kata Burhan. “Ketika mereka (5 fraksi) meminta ditunda, ya (diputuskan) ditunda,” sambungnya.

Perihal tidak hadirnya Bupati, Burhan yang berasal dari satu partai dengan Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., memberi klarifikasi. Menurutnya, bupati tidak berkesempatan hadir karena sedang berada di luar daerah. “Ini juga jadi peringatan bagi bupati berikutnya mengenai penjelasan kepala daerah tidak bisa diwakilkan,” imbuhnya.

Berkenaan dengan Perda yang akan dicabut, bagi DPRD sangat penting. Mengingat, Perda tersebut mengatur tata kelola – termasuk keuangan, rumah sakit. Sehingga apabila Perda tidak dicabut, daerah masih harus menanggung beban gaji, obat, dan operasional lainnya. Kesempatan yang sama, Plt. Sekda KLU, Raden Nurjati, usai penundaan paripurna mengatakan jika pihaknya mengikuti tahapan yang disetujui atau disepakati DPRD.

Artinya, eksekutif akan menghadiri sidang berikutnya dengan agenda yang sama. “Waktunya mepet, kita berharap dalam waktu dekat ini bisa dijadwalkan kembali. Target Februari ini harus sudah dicabut,” ucapnya. Di sisi lain, ketidakhadiran bupati kali ini diakui pula, karena sedang berada di luar daerah. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional