Kepala Daerah Tak Perlu Mundur, Anggota DPRD NTB Cibir PKPU Terbaru

Mataram (suarantb.com) – Sejumlah anggota DPRD NTB kurang sepakat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru.  Salah satu poinnya mengatur kepala daerah di satu provinsi cukup mengajukan surat cuti jika maju menjadi calon gubernur (Cagub) tanpa harus mengundurkan diri.  Sementara itu, hal yang sama tidak bisa berlaku bagi anggota DPR/DPRD. Karena anggota DPR/DPRD yang mau maju pada Pilkada harus lebih dulu mengundurkan diri.

Salah seorang anggota DPRD NTB yang menyatakan hal tersebut adalah Sekretaris Komisi III M. Hadi Sulthon. Politisi asal Lombok Barat ini mengatakan aturan tersebut kurang mengakomodir gejala politik yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Iklan

Khususnya pengaturan yang membedakan antara syarat majunya kepala daerah dengan anggota DPRD pada perhelatan Pilkada. Yang sejatinya sama-sama jabatan politik.

“Seharusnya kalau bupati/walikota tidak mundur, anggota DPR juga sama. Kan sama-sama jabatan politik,” ujarnya, Kamis, 1 Desember 2016.

Selain kurang mengakomodir gejala politik, lanjut Sulthon, PKPU tersebut juga bisa menimbulkan gejala baru berupa calon yang hanya maju untuk sekedar coba-coba dan hanya menjadi pemecah suara pada saat Pilkada 2018 nanti.

“Nanti jadi banyak calon nggak serius. Kan kalau kalah bisa balik lagi jadi Bupati,”  katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB,  Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH,. MH mengatakan jika bupati/walikota diberikan kewenangan untuk sekedar cuti manakala maju menjadi cagub, hal yang sama seharusnya berlaku juga bagi anggota legislatif. Karena jabatan bupati/walikota sejatinya sama-sama jabatan politik dengan jabatan legislatif, karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

“Iya, saya kurang setuju ini, seharusnya sama. Kan sama-sama kita jabatan politik,” tandasnya.

Diketahui, pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2018, kepala daerah dalam hal ini bupati/walikota yang ada di  NTB yang akan maju mencalonkan diri sebagai cagub/cawagub tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.

  Panselnas Tetapkan 942 Pelamar CPNS Pemprov Berhak Ikut SKB

Hal itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru yang menyatakan Bupati/Walikota yang berada di dalam satu wilayah Provinsi, tidak perlu mengundurkan diri untuk maju menjadi cagub/cawagub. Bupati/Walikota tersebut cukup hanya mengajukan cuti selama proses Pilkada berlangsung. Yakni sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon sampai proses Pilkada selesai. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here