Kepala BWS Jelaskan Soal Kualitas Proyeknya

Mataram (Suara NTB) – Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy, menjelaskan tentang banyak tantangan dan strategi memanajemen proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di Provinsi NTB. Secara umum, seluruhnya yang dilakukan tetap mengedepankan profesionalisme. Memitigasi risiko proyek dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Asdin melalui Suara NTB, Senin, 9 April 2018 menanggapi, berbagai pertanyaan masyarakat, termasuk pertanyaan miring tentang pelaksanakan proyek, pengaturan proyek, hingga strategi memitigasi risiko proyek yang berpotensi dapat mengundang perhatian Aparat Penegak Hukum (APH).

Iklan

Klarifikasi dimulai dari Bendung Arahmano Sumbawa yang dipertanyakan masyarakat lantaran belum bisa dimanfaatkan. Asdin mengatakan, dua sayap bendung tersebut dibangun oleh BWS. Hanya saja yang diprioritaskan adalah sayap kiri bendung. Sementara, untuk sayap kanannya belum dilaksanakan lantaran sering terjadinya longsor (tanah labil).

Jika pembangunan bendung sayap kanan ngotot dilakukan. Kekhawatirannya, jika longsor terjadi, akan mengakibatkan proyek fisik yang dibangunnya akan sia-sia. ‘’Skala prioritas. Setelah kondisi tanahnya memungkinkan. Baru akan dibangun. Tetapi bendung ini sudah dapat dimanfaatkan,’’ kata Asdin.

Lainnya soal jaringan irigasi. Tidak sedikit tantangan dari oknum LSM, bahkan masyarakat sendiri, yang dihadapi BWS.  Di lapangan tidak jarang dijumpai, jaringan irigasi yang dibangun dijebol sepihak oleh masyarakat. Harapannya agar lebih leluasa menyalurkan air.

Padahal, dampak yang dilakukan oleh masyarakat ini. Akan terjadi pemanfaatan air secara tidak teratur. Sehingga air yang mengalir ke hilir, kecil yang dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, BWS membentuk tim penelusuran saluran yang akan bertugas setiap hari memantau salaruan irigasi yang sengaja di lubangi dan dipasang piva oleh masyarakat.

‘’Jaringan irigasi kita telusuri dan awasi setiap hari. Kalau ada yang ketahuan dilubangi, kita langsung tambal. Sebab kami yang disalahkan. Di hilir air yang diterima kecil. Bagian yang dijebol, lama-lama terkikis dan akhirnya rusaknya parah. Jika sudah seperti ini, pasti kami yang akan disalahkan dan dianggap proyek BWS tidak berkualitas,’’ tandas Asdin.

Asdin juga menyebut bagaimana memitigasi risiko proyek. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh BWS, sebelum pelaksanaan, dan setiap pelaksanaan proyek. Konsultasi intens dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Maksudnya, agar aparat juga memberikan masukan mana saja bagian-bagian yang harus dibenahi agar proyek yang dilaksanakan tidak terantuk persoalan hukum. ‘’Bukan karena kebal hukum. Kami ingin mengantisipasi peluang terjadinya penyimpangan,’’ tegas Asdin.

“Sehingga, kalau ada yang demo, silakan saja demo. Apa tuntutannya? Bahkan saya yang sampaikan langsung ke aparat. Jadi setiap bagian proyek yang kami kerjakan, sudah diawasi langsung aparat,” terangnya.

Pertanyaan lain soal lelang proyek yang jarang mengakomodir kontraktor lokal. Asdin juga menjelaskan, proses lelang dilaksanakan secara profesional. Siapa saja boleh ikut selama penawarannya masuk sesuai rencana pelaksanaan proyek. Asdin menyebut, tidak ada istilah bagi-bagi proyek kepada kontraktor-kontraktor tertentu.

‘’Proyek itu bukan dibagi. Kalau bisa dibagi-bagi. Saya bisa saja mau kasi siapa. Mekanismenya kan sudah ada, kalau layak, ya menang. Tidak ada pembatasan kontraktor luar dan kontraktor dalam daerah. Malah ada atas nama kontraktor luar, isinya orang sini,’’ Asdin memberi klarifikasi. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here