Kepala BPBD Tegaskan Realisasi Bantuan Tidak Rumit

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Anggapan rumit pencairan dana stimulan  bencana bagi korban gempa Lombok Sumbawa dibantah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengklarifikasi, bahwa pencairan anggaran justru dipermudah meski melalui mekanisme agar tidak terjadi penyimpangan alokasi.

Maka untuk memudahkan mekanisme itu, dibentuk juklak juknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahapan sebelum pencairan dilakukan.

Iklan

‘’Karena bagaimana pun juga, juklak juknis ini adalah guide, pemandu agar tidak salah dalam penggunaan anggaran,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB Jumat, 28 September 2018.

Poin strategis dari juklak juknis itu, dibentuknya Kelompok Masyarakat (Pokmas), ujung tombak suksesnya pelaksanaan pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) bagi korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Jika diilustrasikan sebagai sebuah proyek, maka Pokmas adalah kontraktor. Dalam pelaksanaan proyek  bencana tersebut, konsultan perencana dari Pokmas adalah fasilitator Rekompak yang dibentuk PUPR.

‘’Nah, ketika pekerjaan berjalan, perlu ada pengawas. Siapa pengawasnya? Itu adalah tim verifikasi yang dibentuk dengan SK Bupati,’’ kata Rum, menyederhanakan penjelasan terkait mekanisme pencairan dana dimaksud.

Tiga komponen inilah yang menjadi trigger pembangunan Risha, sebagai sistem pendukung  sejak pencairan anggaran Rp50 juta per kepala keluarga hingga pelaksanaan pembangunan.

Ketika tiga komponen ini bekerja, lanjut Rum, ada Tim Pendamping Mayarakat (TPM) yang dibentuk untuk kontrol jika terjadi hal hal tidak diinginkan seperti perselisihan dalam komponen tersebut. Selanjutnya dibentuk tim teknis yang akan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

‘’Nanti tim teknis ini yang membayar sesuai rekomendasi PPK dalam menilai  pekerjaan,’’ jelasnya.

Sehingga Rum meyakini, jika Pokmas, fasilitator, tim teknis sama- sama bekerja sesuai mekanisme, maka tidak ada masalah. Juklak juknis justru memudahkan pencairan dan penggunaan anggaran yang sesuai aturan. ‘’Kalau tidak berangkat dari juklak juknis, tentu ini sudah kacau,’’ pungkasnya. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here