Kepala BPBD Lobar Bantah Lindungi Anak Buahnya

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala BPBD Lombok Barat, HM Najib menegaskan, tak memberi toleransi terhadap oknum pejabat BPBD yang ditahan polisi akibat kasus penipuan dan penggelapan. Pihaknya akan segera bersurat ke Polres untuk meminta surat penahanan tersangka dari pihak kepolisian sebagai dasar pengusulan menjatuhkan sanksi bagi bersangkutan.

Sejauh ini, oknum ini memang masih menduduki jabatan eselon IV sebab belum diajukan pemberian sanksi terhadap bersangkutan.

Iklan

“Sekarang masih menjabat, belum diberhentikan sementara. Karena untuk proses sanksi ini perlu surat penahanan dari polisi. Kami segera bersurat meminta itu,” jelas Kepala BPBD ini, Rabu, 2 November 2016 di kantornya.

Kenapa pihaknya belum mengusulkan pemberian sanksi ke BKD, sebab perlu meminta surat penahanan tersebut. Hal itu hasil konsultasi ke BKD untuk menindaklanjuti usulan pemberian saksi terhadap oknum tersebut. Atas dasar surat penahanan inilah jelasnya, pihaknya mengusulkan ke BKD.

Pihaknya sudah menyampaikan sebatas lisan ke pihak Polres terkait permintaan surat penahanan tersebut. Pihaknya belum menyampaikan lewat surat terkait hal ini. Jika memang pihak Polres memintanya perlu bersurat, maka pihaknya akan segera mengirim surat untuk meminta surat penahanan tersebut. Sejauh ini oknum ini masih menjabat eslon II sebagai kepala Seksi. Sebelum ada usulan pemberian sanksi, oknum ini jelasnya masih menjabat.

Terkait lambannya pengusulan sanksi terhadap oknum ini, ia menampik adanya unsur kesengajaan sebagai upaya melindungi oknum tersebut. Ia menegaskan, tidak ada sama sekali upaya tersebut. Bahkan, ia menegaskan ia tak akan memberi toleransi lagi bagi oknum ini sebab dinilai sudah merusak dan mencoreng nama lembaga BPBD. Tindakan oknum ini jelasnya, bukan sekal saja dilakukan namun berkali-kali. Pihaknya sudah terlalu baik memberikan toleransi dan pembinaan teradap oknum ini. Akan tetapi oknum ini tetap saja bertindak demikian.

“Tidak ada toleransi, harus ditindak tegas,” tegas Najib. Apakah oknum ini terancam dipecat? Pihaknya perlu mengkonsultasikan ini dengan BKD. Kaitan dengan hal ini juga kewenangan pimpinan.

Ia menegaskan, persoalan yang membelit oknum ini murni masalah pribadi tidak menyangkut lembaga kedinasan sebab hal itu dilakukan atas insiatifnya. Ia membantah adanya dugaan bahwa aliran dana mengalir ke dirinya. Bagaimana jika oknum ini dibebaskan?

Ia menegaskan oknum ini harus tetap diproses secara hukum sesuai atuan yang berlaku. Menyangkut apakah sudah dilakukan pengembalian uang yang ditipu senilai Rp 68 juta, pihaknya tidak tahu menahu. Namun ia berharap agar diproses secara hukum. (her)