Kepala BP2MI Kunjungi Suara NTB, Sebut Pemerintah Daerah Harus Jamin Kesejahteraan PMI

Kepala BP2MI Kunjungi Suara NTB, Sebut Pemerintah Daerah Harus Jamin Kesejahteraan PMI

Mataram (Suara NTB) – Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebut menjadi penanda suatu era baru. Terutama untuk aspek pelayanan dan perlindungan bagi pahlawan devisa dengan status sebagai warga negara VVIP (Very Very Important Person) atau orang yang sangat-sangat penting.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani saat berkunjung ke Kantor Harian Umum Suara NTB, Selasa, 30 Maret 2021. Menurutnya, hal paling penting untuk menjadi perhatian adalah muatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PMI menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan di NTB ini bisa dikerjakan secara gotong royong. Karena kita memang membutuhkan dukungan pihak terkait dan juga media,” ujar Benny.

Iklan

Ia menerangkan, dalam Undang-Undang tersebut telah diatur pada Pasal 40-41 mengenai peran masing-masing tingkatan pemerintah di daerah. Antara lain pada Pasal 40 Pemerintah Provinsi diwajibkan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja, mengurus kepulangan PMI, menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan melaporkan hasil evaluasi P3MI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri.

Kemudian memberikan perlindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja, menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan, mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI, serta membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat provinsi.

Pasal 41 mengatur Pemda Kabupaten/Kota berkewajiban menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat, membuat basis data PMI, melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi, mengurus kepulangan PMI, memberikan perlindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon PMI, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota.

Kemudian melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan, mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI, dan membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 42 mewajibkan Pemerintah Desa untuk menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI, dan melakukan pemberdayaan kepada calon PMI, PMI, dan keluarganya.

“Dulu undang-undang perlindungan ini hanya berlaku bagi PMI. Sekarang mencakup juga keluarganya, dan ini butuh peran dari pemerintah daerah,” ujar Benny.

Terlebih lagi pelayanan PMI saat ini tidak terbatas pada aspek perlindungan selama di negara penempatan. Melainkan untuk pemberdayaan ekonomi, literasi keuangan, serta kemudahan akses, baik untuk permodalan, pemasaran, dan pelatihan manajemen kewirausahaan setelah PMI pulan ke daerah asal.

Dalam upaya tersebut, NTB diakui Benny menjadi salah satu provinsi yang belum memulai penerapan aturan-aturan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. “Dari 23 provinsi yang akan kita datangi, kalau untuk aspek pelatihan baru Jawa Timur yang berani mengalokasikan anggaran Rp7,5 miliar untuk memenuhi pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI-nya. Kalau untuk aspek perlindungan baru Jawa Barat yang melahirkan Perda Perlindungan PMI,” ujarnya.

Hal tersebut diharapkan menjadi atensi bersama. Terlebih NTB menduduki posisi ke-empat provinsi dengan jumlah pemberangkatan PMI terbanyak, yaitu mencapai 146.993 orang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Di mana 90 persen dari jumlah tersebut didominasi pemberangkatan ke Malaysia untuk sektor sawit.

Pihaknya berharap, dengan akomodasi pelatihan dan pendidikan oleh pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan kemampuan kerja PMI sebelum diberangkatkan. Hal tersebut diakui Benny membutuhkan sosialisasi terus-menerus untuk memunculkan kesadaran bersama.
“Contoh misalnya bicara tentang pasar kerja, orientasi masyarakat kita masih lebih banyak memilih Arab Saudi dan Malaysia. Kenapa tidak memilih Jepang misalnya yang standar gajinya lebih tinggi sampai Rp22 juta,” ujarnya.

Khusus untuk di NTB, Kabupaten Dompu dan Kota Bima diakuinya menjadi yang pertama menaruh perhatian pada upaya peningkatan pelatihan kerja tersebut, salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah. Langkah tersebut sekaligus mendahului Kabupaten Lombok Timur yang secara data menjadi daerah dengan jumlah pengiriman PMI terbesar di NTB.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menyebut terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sekaligus diharapkan dapat menurunkan kasus pemberangkatan PMI secara non-prosedural. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi salah satu momok bagi pemberangkatan PMI ke negara penempatan, termasuk yang berasal dari NTB.
“Dari catatan kami, selama pandemi Covid-19 jumlah kasus yang dialami PMI di negara penempatan naik 100 persen. Dari 24 ribu kasus menjadi sekitar 54 ribu lebih. Itu meliputi kasus pidana, perdata, keimigrasian, dan lain-lain,” ujar Juda.

Menurutnya, masih banyak PMI di negara penempatan diberangkatkan secara non-prosedural sehingga tidak memiliki dokumen. Hal tersebut sangat rentan menyebabkan eksploitasi kerja dan kasus kekerasan. Di mana negara sulit hadir untuk memenuhi aspek perlindungan karena tidak adanya dokumen yang sah saat pemberangkatan.

“Status undocumented (tanpa dokumen) menjadi awal berbagai masalah PMI kita. Itu membatasi kemampuan melindungi negara, karena itu perlindungan ini harus dimulai sejak hulu, yaitu keita PMI menerima informasi yang tepat mulai dari tingkat desa,” jelasnya.

Di sisi lain, Juda menyebut ada fenomena dalam masyarakat Indonesia yang memutuskan menjadi PMI tanpa alasan yang pasti. “Misalnya di daerah asal mengalami masalah rumah tangga, kemudian bercerai dan memutuskan menjadi PMI,” ujarnya.
Fenomena-fenomena tersebut secara tidak langsung berhubungan erat dengan pengelolaan pendapatan PMI untuk memenuhi kesejahteraan personal. “Ada yang setelah pulang uangnya bingung mau dipakai apa, akhirnya dipakai untuk hal-hal konsumtif. Harusnya cukup sekali saja (bekerja sebagai PMI), kemudian uangnya ditabung dan dijadikan modal,” jelasnya.

Pemimpin Redaksi Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino membenarkan hal tersebut. Menurutnya, jaminan terhadap kesejahteraan PMI sepulang dari negara penempatan juga perlu menjadi perhatian bersama, di samping pemenuhan perlindungan, pelatihan, dan pendidikan yang diberikan negara.
“Banyak PMI kita bekerja ke luar negeri sekian tahun tetap tidak punya apa-apa. Yang kita khawatirkan mereka bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, tetapi tidak mengubah apa-apa. Pemerintah Daerah tidak boleh mengabaikan hal seperti itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Suara NTB sebagai salah satu media cetak yang menyuarakan isu tersebut siap membantu menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Terlebih diskusi tentang nasib PMI di NTB telah dibangun dengan baik, khususnya bersama UPT BP2MI Mataram. (bay)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional